Sofyan Djalil Puji Pemprov Sumbar Dalam Pengamanan Aset

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil bersamaan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil bersamaan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - PT. PLN melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengejar dan mempercepat pengamanan aset yang dimiliki PLN di Sumatera Barat.

Acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno , Selasa (24/11/2020) di Hotel Grand Zuri Padang.

baca juga: Kunjungi Showroom Molis, GM PLN Sumbar: Penggunaannya Akan Lebih Menjaga Lingkungan

Acara Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Direktur PLN Persero Zulkifli Zaini, Kepala Korwil 9 KPK Brijen Pol Agung Yudha Wibowo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bupati Walikota, Forkopimda, Kakanwil BPN se Sumbar dan kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengapresiasi menyampaikan tingginya inisiatif PLN dalam proses sertifikasi tanah membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat.

baca juga: Agar Listrik Tak Diputus, PLN Imbau Pelanggan yang Menunggak Segera Lunasi Tagihan

Penatakelolaan aset di Sumbar sudah berjalan baik, apalagi berkerjasama dengan KPK jauh lebih. Sementara di daerah lain masih banyak yang tidak terurus.

"Alhamdulillah, Provinsi Sumbar terbaik dalam mengamankan aset daerahnya di seluruh Indonesia, bahkan sekarang asetnya sudah hampir semua terdaftar, sementara di daerah lain masih belepotan, makanya kerjasama dengan KPK bisa berjalan lancar dan baik," ungkapnya.

baca juga: Serahkan SK CPNS Formasi 2019, Irwan Prayitno: ASN Pelayan, Jangan Ngebos

Menteri ATR/BPN mengatakan, bahwa PT PLN menargetkan ada 90ribu bidang pada tahun 2023. Sofyan inginkan agar bisa dipercepat dalam pengelolaan aset PLN ini. Karena ini menyangkut aset tempat pengembangan listrik di daerah. Iapun mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah bekerja keras pemasangan tiang listrik di perbukitan, sehingga dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau tadi kata Dirut PLN mengatakan, menargetkan ada 90ribu bidang pada tahun 2023, itu masih memakan waktu, kalau ingin dipercepat kita akan bantu. Kalau cara biasa dan cara dulu, mungkin 20 tahun belum tentu bersertifikat," imbuhnya

baca juga: Pertama di Pariaman, Pasar Kota Pariman Sah Jadi Pasar Premium PLN

Selain Sofyan Djalil berharap pada tahun 2025 seluruh aset masyarakat sudah terselesaikan yang di luar kawasan hutan, itu sudah bisa disertifikatkan.

"Ternyata Birokrasi kita cukup efisien, adanya kebijakan dari Presiden dan Komitmen Menteri ATR/BPN, dan kerjasama semua pihak, kami akan selesaikan seluruh aset di Indonesia paling lambat 2025," sebutnya.

Dengan adanya sertifikat, akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pengelolaan aset sangat penting bagi setiap institusi pemerintah daerah maupun PT. PLN persero, ini menyangkut tertib penatausahaan keuangan daerah atau institusi. Persoalan dibidang aset adalah persoalan pengamanan aset tanah, baik dalam hal legalitas tanah formalnya (sertifikat) ataupun penguatan fisik bidang tanahnya.

"Hadirnya kerjasama antar KPK dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Pemda Sumbar dengan PLN serta lembaga lainnya. Memberikan kemudahan kepada kita untuk tertib penatausahaan keuangan daerah, karena ini sangat berdampak pada kinerja daerah dan juga penting untuk opini BPK," kata Irwan Pratiyno.

Irwan Prayitno menjelaskan, hampir setiap tahun ditemui persoalan-persoalan lahan yang ditemui BPK yang terus diperbaiki dan disempurnakan.

"Dengan adanya acara ini, kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri ATR dan Ibu Wakil Ketua KPK yang bersedia hadir pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertipikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Sumbar," ucapnya.

Masalah lahan merupakan warisan dari lemahnya tatakelola aset jaman dulu. Pemerintah daerah dulunya banyak mendapatkan hak atas tanah dari hibah masyarakat ataupun proses ganti rugi.

Di Sumbar dikenal dengan istilah "silih jariah" tanah-tanah yang diperoleh melalui proses ini banyak tidak didukung dengan administrasi yang baik yang juga memiliki administrasi dulunya, ini yang membuat lemahnya tata kelola aset.

"Silih Jariah yang merupakan bagian dari tanah ulayat, menjadi munculnya banyak persoalan. Mudah-mudahan dengan adanya semangat dan kebijakan dari Menteri , menjadi terperhatikan terkait penatausahaan aset yang kita miliki," ucapnya.

Untuk itu Pemprov Sumbar menyambut baik semua program Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset di Sumbar, karena ini merupakan kebutuhan untuk segerakan semua aset pemda untuk disertifikat.

Gubernur Irwan Prayitno berharap, kerjasama ini bisa lancar sesuai dengan harapan pemerintah, untuk tertibkan tatausaha aset lahan yang dimiliki. Sehingga permasalahan ahli waris yang tidak tahu sejarah dapat terselesaikan.

Oleh sebab itu, fasilitas dari KPK, bantuan dan komitmen dari Kementerian ATR/BPN menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, khususnya pemprov Sumbar. (*)

[Hms-Sumbar]

Editor: Joni Abdul Kasir