Menhub Ancam Cabut Izin Maskapai yang Langgar Prokes Saat Libur Akhir Tahun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (net)

KLIKPOSITIF - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengancam akan memberikan sanksi jika maskapai melanggar aturan pembatasan penumpang. Menhub meminta maskapai penerbangan untuk mematuhi protokol kesehatan saat liburan panjang akhir tahun, terutama, soal pengangkutan penumpang yang harus 70 persen untuk pesawat jet.

Menhub mengungkapkan, Kemenhub telah memberikan sanksi pada beberap maskapai karena melanggar aturan pembatasan penumpang. "Berkaitan dengan pengetatan di udara kita akan dilakukan, tercatat kita sudah melakukan denda beberapa kali, kita sudah melakukan. Kalau di satu tujuan biasanya izin rute kita cabut," ujar Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (25/11/2020) dilansir dari Suara.com.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menemukan tiga maskapai melanggar protokol kesehatan saat penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, mengatakan tiga maskapai tersebut mengangkut penumpang lebih dari ketentuan yaitu maksimal 70 persen.

baca juga: KPU Tanah Datar Tetapkan Eka Putra - Richi Aprian Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih Pilkada 2020

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu Medan. Meski demikian, Kemenhub tak terbuka terkait siapa tiga maskapai yang melanggar tersebut. Sebelum Mengudara, Maskapai Penerbangan Global Minta Penumpang Tes Covid-19

"Kami pastikan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," Novie dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).

baca juga: Polemik Kerudung di SMK, MUI Sumbar: Seperti Diframing, Telusuri Masalah Ini dengan Benar

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan PM 56 Tahun 2020 berupa sanksi denda administratif sebesar 250 - 3000 per pinalti unit ( 1 pinalti unit = Rp 100.000)

"Melalui Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini, menjadi salah satu bukti bahwa kami Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, siapapun yang melanggar, akan kami berikan sanksi tegas," jelas dia.

baca juga: Simpan Sabu di Dapur, Suami-Istri di Tanah Datar Ini Dibekuk Polisi

Untuk diketahui, sebelum ditetapkannya PM 56 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum di dalam pesawat.

"Saya berharap semua perusahaan penerbangan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, demi penerbangan yang selamat, aman dan sehat," tukas Novie.

baca juga: MK Putuskan Pilkada Kota Solok Tidak Masuk PHPU, KPU Tetapkan Paslon Terpilih

Editor: Ramadhani