DPRD Minta Sekda Non Aktifkan Kasatpol PP Padang

Kasatpol PP Padang, Alfiadi
Kasatpol PP Padang, Alfiadi (Halbert Caniago)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menonaktifkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Padang .

Hal tersebut berkaitan dengan laporan salah seorang masyarakat ke Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) Sumatera Barat kemarin, Senin 30 November 2020. "Harusnya Sekda lebih mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak tersandung kasus seperti ini," kata anggota komisi satu DPRD Kota Padang , Budi Syahrial, Selasa 1 Desember 2020.

baca juga: Alumni SMKN 2 Padang Sebut Aturan Penggunaan Jilbab Sudah Ada dari Dulu, Ini Pengakuannya

Ia mengatakan, Kasatpol PP Padang harus dinonaktifkan jika nantinya terbukti bersalah. Dia memperingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang agar bisa lebih ketat lagi melihat netralitas ASN di Pilkada kali ini.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Padang dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) Sumatera Barat pada Senin 30 November 2020.

baca juga: Heboh Kasus Pemakaian Jilbab Untuk Siswa Non Muslim, Kuasa Hukum Sebut Jeni Tidak Merasa Terusik

Kasatpol PP Padang , Alfiadi dilaporkan atas dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang.

"Saya kemarin mendapatkan kiriman data dari seseorang yang nomor telponnya tidak saya kenal dan mengirimkan bukti-bukti indisipliner dari ASN atas nama Alfiadi Datuak Tumangguang Rang Kayo Basa," kata pelapor Defrianto Tanius.

baca juga: Kuasa Hukum Siswi SMKN 2 Padang Surati Presiden, Minta Siswa Non Muslim Tidak Diwajibkan Pakai Jilbab

Ia mengatakan bahwa laporan yang ia serahkan ke Bawaslu adalah terkait penyerahan uang sebesar Rp 150 juta untuk biaya sewa gedung, operasional dan posko.

"Saya melaporkan ke Bawaslu ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan bukti ini," lanjutnya.

baca juga: Dugaan Pemaksaan Berkerudung di Sekolah, Ini Kata Alumni SMKN 2 Padang

Dalam bukti yang ia lampirkan, tertera bahwa Kasatpol PP Kota Padang memberikan uang tersebut kepada Muhalamsyah. "Uang tersebut untuk penyewaan gedung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 01 B Kota Padang yang merupakan posko pemenangan pasangan calon Mahyeldi-Audi," lanjutnya.

Ia menyatakan bahwa laporan tersebut dia lakukan atas kemauannya sendiri agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Ramadhani