IKP Tinggi, Bawaslu Agam Maksimalkan Pencegahan

Lawan politik uang
Lawan politik uang (Ist)

AGAM, KLIKPOSITIF - Bawaslu RI tekah menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Ferbuari lalu. Dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020 , Kabupaten Agam berada pada peringkat 29 paling rawan secara nasional. Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam menjadi Kabupaten paling rawan nomor 2 setelah Kabupaten Sijunjung.

Ketua Bawaslu Agam , Elvys mengatakan, angka IKP ini diperoleh dari pengukuran atas empat dimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada yaitu; dimensi konteks sosial dan politik, dimensi pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.

baca juga: KPU Solsel Tetapkan Khairunas-Yulian Efi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Bawaslu RI kembali melakukan pemetaan kerawanan pada Juni 2020. Hasilnya IKP Kabupaten Agam berada pada rangking 6 paling rawan secara Nasional. Itu termasuk pada kategori rawan tinggi. Naiknya tingkat kerawanan Kabupaten Agam pada dimensi konteks sosial politik sub dimensi netralitas ASN dan dimensi konteks infrasturktur sub dimensi dukungan teknologi informasi dan jaringan internet," kata Elvys.

Berdasarkan IKP yang diterbitkan Bawaslu RI, menempatkan Kabupaten Agam menjadi Kabupaten dengan rawan tinggi pada pelaksanaan Pilkada 2020 . Maka fokus dan tindakan preventif perlu dilakukan oleh semua pihak, agar kerawanan itu dapat dicegah.

baca juga: KPU Tanah Datar Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2020

Untuk meminimalisir hal itu, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan koordinasi dengan semua stakeholder sebagai upaya pencegahan, di samping pengembangan kegiatan pengawasan partisipatif.

Dijelaskan, Lahirnya MOU atau nota kesepahaman dengan IAIN Bukittinggi, Kemenag Agam, Polres Agam, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Agam dalam kegiatan Saka Adhyasta Pemilu, merupakan salah tindakan nyata yang dilakukan Bawaslu Agam sebagai upaya pencegahan tersebut. Bahkan atas langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Agam itu, Kabupaten Agam menjadi Saka Adhyasta Pemilu pertama di Sumatera Barat.

baca juga: Hadapi Sidang MK, KPU Solok Buka 363 Kotak Suara

Bawaslu Agam juga membangun koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Bawaslu Agam dan jajaran, menyurati Pemerintahan Daerah secara berjenjang untuk memastikan tidak ada pelanggaran netralitas ASN.

Kemudian diwujudkan dengan terlaksananya sosialisasi pengawasan netralitas ASN terhadap jajaran ASN hampir setiap instansi se-Kabupaten Agam.

baca juga: Soal Laporan Bawaslu ke DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Etik, Ini Kata Ketua KPU Pariaman

Tak hanya itu, Bawaslu Agam juga melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan memberikan pendidikan politik dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, pemilih pemula dan organisasi mahasiswa serta tokoh masyarakat dan tokoh adat se-Kabupaten Agam.

"Untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran juga mengembangkan program forum warga. Bawaslu Agam hadir di tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif," ujarnya.

Dijelaskannya lagi, Bawaslu Agam juga memberikan kesempatan kepada pemuda, mahasiswa dan pelajar se-Kabupaten untuk ikut aktif membumikan pengawasan partisipatif. Kegiatan itu dalam bentuk program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan Bawaslu RI secara daring.

Dari 20.055 peserta SKPP daring, 112 peserta berasal dari Kabupaten Agam. Peserta yang lulus hingga tahap akhir berjumlah 52 peserta. 1 peserta SKPP daring dari Kabupaten Agam terpilih untuk mengikuti SKPP Nasional yang diadakan Bawaslu RI.

Salah satu tahapan Pilkada 2020 yang diawasi Bawaslu Agam adalah tahapan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Agam dan jajaran dengan menghasilkan DPS. Berdasarkan DPS yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam, diketahui jumlah DPS Kabupaten Agam berkurang dari DPT 2019, ada 18.899 pemilih.

Sementara itu, jumlah pemilih yang TMS karena pindah, tidak dikenal dan bukan penduduk setempat mencapai angka 141.705 pemilih.

Dalam rangka menjaga hak pilih, Bawaslu Agam kembali merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Agam untuk melakukan faktual data pemilih TMS, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam.

"Hasil faktual tersebut diperoleh data pemilih kabupaten Agam bertambah sebanyak 15.767 dari DPS untuk ditetapkan menjadi DPT," terangnya.

Untuk memastikan pemilih yang sudah terdata dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Kabupaten Agam berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Agam terkait dengan 13.480 data pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman data penduduk.

Disdukcapil Kabupaten Agam kemudian menyusun jadwal perekaman data keliling penduduk di 16 Kecamatan. Harapannya, semua langkah yang dilakukan Bawaslu Agam dalam memastikan hak pilih, semoga dapat mewujudkan Pemilihan yang berkualitas di Kabupaten Agam.

Dalam tahapan Kampanye, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Agam hingga 29 November 2020, Kampanye yang dilakukan masih didominasi dengan metode Kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas sebanyak 307 kegiatan Kampanye baik yang ber-STTP ataupun tidak dengan STTP. Dari 307 kegiatan kampanye tersebut, hanya 191 kegiatan Kampanye yang dilaksanakan dengan STTP dan 7 kegiatan Kampanye hanya dengan surat pemberitahuan.

"Keberhasilan Bawaslu Agam dalam melakukan upaya pencegahan juga terlihat dari 35 kegiatan Kampanye batal terlaksana dan 73 kegiatan terlaksana tapi batal kampanye," katanya.

Kemudian 17 kegiatan kampanye yang berhasil dibubarkan atas upaya pencegahan pelanggaran dan 181 kegiatan kampanye yang terlaksana sesuai aturan. Begitu pun surat peringatan tertulis, Bawaslu Agam dan jajaran telah mengeluarkan 5 Surat Peringatan tertulis terhadap kegiatan Kampanye yang melanggar protokol Covid-19.

Sebelumnya di awal masa Kampanye, Bawaslu Agam menertibkan 7.296 Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan. Penertiban APK selama tiga hari itu dilakukan bersama tim penertiban yang dibentuk atas koordinasi dengan Satpol PP.

Selama pelaksanaan tahapan, Bawaslu Agam menemukan dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 . Bawaslu Agam telah meregister 7 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 , yang terdiri dari 1 dugaan pelanggaran netralitas ASN, 2 dugaan pelanggaran etik penyelenggara ad hoc, 2 dugaan pelanggaran administrasi, dan 2 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

"Semua dugaan pelanggaran tersebut telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap 2 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan itu, setelah dilakukan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan," pungkasnya.

Editor: Rezka Delpiera