Empat Pejabat Pemprov Sumbar jadi Saksi Sidang Dugaan Penyelewengan Infak Masjid Raya

Kepala Biro Bital dan Kesra Setdaprov Sumbar, Syaifullah, Staf Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar, Efilman, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Jumaidi dan staf BKD Provinsi Sumbar, Karimis jadi saksi sidang perkara dugaan penyelewengan dana infak Mesjid Raya Sumbar dengan terdakwa Yelnazi Rinto
Kepala Biro Bital dan Kesra Setdaprov Sumbar, Syaifullah, Staf Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar, Efilman, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Jumaidi dan staf BKD Provinsi Sumbar, Karimis jadi saksi sidang perkara dugaan penyelewengan dana infak Mesjid Raya Sumbar dengan terdakwa Yelnazi Rinto (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Sidang perkara dugaan korupsi penyelewengan dana infak Mesjid Raya Sumatera Barat (Sumbar), atas nama terdakwa, Yelnazi Rinto yang merupakan oknum ASN Pemprov Sumbar . kembali dilanjutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Jumat (4/12).

Pada sidang tersebut JPU Kejati Sumbar, menghadirkan empat orang saksi yakni, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Syaifullah, Staf Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Efilman, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi dan staf BKD Provinsi Sumbar, Karimis.

baca juga: Perantau Minang Sulbar di Tenda-tenda Pengungsian Berharap Bantuan dari Sumbar

Saksi pertama yang diajukan pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Basril G dan Yulius Caisar, adalah Syaifullah. Dalam keterangannya di persidangan, Syaifullah menyebutkan terdakwa Yelnasi Rinto pada tahun 2018 / 2019 menjabat sebagai bendahara.

"Dengan jabatan bendahara tersebut, terdakwa mengelola dana Mesjid Raya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), APBD Provinsi Sumbar dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Setiap dana tersebut memiliki rekening yang berbeda." kata Syaifullah kepada majelis hakim yang diketuai Yose Ana Roslinda beranggotakan M. Takdir dan Zaleka.

baca juga: Unand Kirim Tim Medis ke Sulawesi Barat

Terdakwa menurutnya, diangkat sebagai bendahara berdasarkan SK Gubernur Sumbar. "Namun, saya tidak tahu persis kapan SK pengangkatannya, karena saya masuk sebagai Kepala Kepala Biro Bina Mental dan Kesra, 19 Februari 2019, " ungkap Syaifullah.

Syaifullah mengakui mengetahui adanya masalah dana Mesjid Raya pertama kali pada Maret dari keterangan terdakwa langsung. "Saya ketahui awal dari beliau (terdakwa-red). Desember 2018 beliau mentransfer uang UPZ Mesjid Raya Sumbar dari rekening di Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur," terang Syaifullah.

baca juga: Diduga Timbulkan Kerugian Negara Ratusan Juta, Oknum Wali Nagari di Pessel Ditahan Jaksa

Saat ditanya terkait transfer uang tersebut, terdakwa mengaku untuk pembayaran kegiatan Mesjid Raya Sumbar. Kemudian diketahui ada penyimpangan. "Ternyata tidak boleh ada transfer uang ke Mesjid Raya. Saya tahu informasi awalnya dari Kabag, Jumaidi yang melaporkan ada transfer mencurigakan yang masuk melalui aplikasi handphone Pak Jumaidi," beber Syaifullah.

Atas laporan tersebut, Syaifullah mengakui dirinya memanggil terdakwa bersama Jumaidi. "Saya tanyakan dan diakui terdakwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jumlahnya Rp375 juta. Saya meminta terdakwa pengembalian. Seminggu ditunggu. Katanya mau diganti, karena katanya uang masih ada. Tapi ditanya lagi, masih ada uang Rp375 juta itu diambil dari persediaan APBD," katanya.

baca juga: Faktor Usia, Wagub Sumbar Tak Ikut Divaksinasi

Syaifullah mengungkapkan, setelah mengetahui adanya penyimpangan dana Mesjid Raya Sumbar, dirinya lalu meminta rekening Mesjid Raya Sumbar. Ternyata setelah diperiksa ada uang di rekening Mesjid Raya itu sebesar Rp892 juta per bulan. Sekarang uang yang ada rekening Mesjid Raya Sumbar setelah dicek saldonya hanya tinggal Rp5 juta. "Rinto ngaku masih ada uangnya di beberapa rekening. Janji akan kembalikan. Total uang yang dipakai sekitar Rp1,5 miliar," ungkap Syaifullah.

Penyimpangan dana lainnya yang dilakukan terdakwa Rinto, menurut Syaifullah, pengelolaan dana PHBI. Di mana saldo rekening dana PHBI tahun 2018 juga habis. Jadi ada empat dana yang ada penyimpangannya, yakni dana Mesjid Raya, UPZ, APBD Provinsi Sumbar dan PHBI.

Terdakwa menurutnya, juga telah membuat surat pernyataan ingin mengembalikan dana tersebut. Bahkan juga ada surat pernyataan terdakwa memakai uang itu secara pribadi dan akan mengembalikan. "Awalnya janji seminggu dikembalikan kemudian diperpanjang. Tapi tidak juga dikembalikan. Sampai hari ini tidak dipenuhi janjinya," terangnya.

Sementara itu, saksi lainnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Jumaidi yang sebelumnya menjabat Kabag Generasi Muda Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar mengatakan, mengetahui adanya kecurigaan setelah diketahui pada aplikasi jasa layanan keuangan CMS (Cash Management System) Bank Nagari pada tanggal 11 Maret 2019.

"Pada saat itu terbaca oleh sistem CMS dari UPZ ditransfer terdakwa ke rekening Mesjid Raya sebesar Rp375 juta. Hal itu tidak boleh sebenarnya dalam aturannya. Sebelumnya ada juga terdakwa memalsukan tanda tangan saya, " kata Jumaidi

Saksi lainnya, Staf Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Efilman mengatakan, untuk laporan infak Mesjid Raya tiap sebelum shalat Jumat diumumkan di Masjid Raya. "Laporan tiap Minggu tidak ditandatangani oleh bendahara. Namun setelah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, Yelnazi Rinto menangis kepada saya mohon bantuan kepada saya, minta maaf khilaf," katanya.

Selain itu, ungkap Elfilman, dana infak tersebut pada kegiatan shalat Jumat juga dikeluarkan untuk keamanan, honor muadzin, honor khatib hingga petugas lalulintas. "Untuk pengeluaran honor khatib dipersiapkan sebesar Rp500 ribu, imam Rp350 ribu dan muadzin Rp200 ribu dan untuk petugas lalulintas Rp350 ribu, berasal dari dana infak," ungkapnya.

Sementara, Hakim Anggota, M. Takdir mengatakan, menyayangkan kontrol uang infak tidak ada dan masih kurang. "Karena langsung diserahkan oleh pengurus langsung ke terdakwa. Hal tersebut membuat celah terdakwa melakukan perbuatan menyimpang.Jadi rubahlah caranya, agar bisa uang infak umat itu dihitung tiap hari, jelas dan transparan laporannya," kata M. Takdir.

Kemudian hakim juga menyayangkan ada uang keamanan yang dibayar dari uang infak mesjid. "Mesjid Raya ikon Sumbar, kok bisa juga diambil uang keamanannya dari dana infak. Atau untuk mengatur lalu lintas. Mesjid Raya Sumbar kan milik kita bersama dan wajib kita menjaganya," tegasnya.

Menanggapi keterangan saksi, terdakwa Yelnazi Rinto mengatakan tidak sepenuhnya benar. "Ada yang betul dan tidak yang mulia," katanya yang didampingi kuasa hukumnya Riefia Nadra, CS.

Sementara itu, Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda mengatakan, untuk benar atau tidaknya, majelis akan memberikan kesempatan untuk terdakwa dalam sidang pemeriksaan terdakwa nanti, " Baiklah sidang kami tutup, dilanjutkan 12 Desember mendatang," ujarnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU disebutkan, terdakwa Yelnazi Rinto selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar, periode 2010 hingga 2019. Bendahara Mesjid Raya Sumbar Periode 2017. Bendahara UPZ Tuah Sakato, dan pemegang kas PHBI tahun 2013-2017.

Terdakwa memindahkan buku uang zakat yang ada di rekening UPZ Tuah Sakato sebesar Rp375 juta ke rekening infak Masjid Raya Sumbar pada Bank Nagari Kantor Gubernur Sumbar, dengan cara memalsukan tanda tangan Wakil Ketua UPZ.

Setelah uang tersebut masuk ke rekening, terdakwa langsung menariknya dengan menggunakan slip penarikan. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan tanda tangan Kepala Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar.

Selanjutnya, 1 Mei 2018, rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar , menggunakan aplikasi Nagari Cash Management (NCM) dengan jenis ID Single User. Artinya menjalankan transaksi pemindahan buku cukup satu kali penggunaan NCM, disertai nomor handphone terdakwa.

Kemudian terdakwa mentransfer sendiri dari uang persedian dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, ke beberapa nomor rekening. Seolah-olah untuk membayar kegiatan Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar, sehingga total keseluruhan sebesar Rp718.370.000.

Selanjutnya uang dipindahkan atas kebeberapa nama orang lain, termasuk keterdakwa sendiri. Akan tetapi uang dengan jumlahnya besar itu, digunakan untuk membayar hutang pribadinya bukan, untuk membayar uang kegiatan.

Dalam dakwaan, setiap selesai melaksanakan shalat Jumat dan shalat lima waktu di Masjid Raya Sumbar , semua infak dan sedekah yang diterima masjid dikumpulkan oleh saksi Efilman dan diantarkan ke ruang terdakwa tanpa penghitungan. Selanjutnya uang tersebut dikumpul menurut pecahannya.

Kemudian terdakwa menyetorkan uang infak pecahan Rp20.000 ke rekening mesjid, sedangkan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000, disimpan dalam brankas terdakwa, untuk membayar imam, muadzin, honor garin dan lain sebagainya. Lalu terdakwa membuat laporan dan diumumkan kepada jamaah. Namun uang infak tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

Sehingganya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Tak hanya itu, uang pemegang kas sisa dana PHBI Sumbar dan penyelenggaraan Idul Fitri dan Idul Adha dan anak yatim Rp98.207.759 habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.Terungkapnya kasus tersebut, setelah ada temuan darin laporan penghitungan Inspektorat Provinsi Sumbar tentang kerugian keuangan negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18. UU RI No.31 /1999, tentang Tindak Pidana Korupsi . Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20/2001, tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir