Calon Gubernur Sumbar Tersangka, Pengamat Politik Sarankan Mulyadi Segera klarifikasi

Mulyadi
Mulyadi (Net)

KLIKPOSITIF - Pengamat Politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai, penetapan tersangka Mulyadi akan mempengaruhi cara pikir pemilih terhadap calon gubernur Sumbar nomor urut 1 yang berpasangan dengan Ali Mukhni.

"Kalau seandainya diketahui oleh publik secara luas terutama bagi masyarakat pemilih di kelas bawah tentu akan merubah cara pikir orang terhadap Mulyadi ," katanya saat dihubungi Katasumbar, Sabtu (5/12/2020).

baca juga: Pemerintah Matangkan Penyaluran BSU untuk Pekerja dan Buruh

Asrinaldi mengingatkan, agar Mulyadi segera memberikan klarifikasi. "Bagi Mulyadi sendiri itu harus ada upaya mengklarifikasi terkait benarnya upaya pemanggilan maupun penetapan tersangka tersebut, sehingga masyarakat bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Terkait pelaporan dan penetapan tersangka, ia menilai bagiamanapun jelang hari pemilihan, ini nampak bagian dari politisasi dari kasus ini menjadi persaingan politik yang tidak sehat lagi.

baca juga: Soal Pemberlakuan PPKM Darurat di Padang, Ini Kata DPRD

"Terkait lapor melapor kepada para paslon gubernur dan wakil gubernur Sumbar , ini menandakan politik tidak sehat dan menghilangkan makna dari komitmen Pilkada badunsanak itu,"ujarnya. Semestinya ada upaya mediasi dulu, di Bawaslu, jangan sampai ke ranah pidana dulu.

Seperti diberitakan sebelumnya, calon Gubernur Sumbar nomor urut 1 Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa kampanye di luar jadwal.

baca juga: Menaker: Industri Kreatif Mampu Hadapi Tantangan Akibat Pandemi

Mulyadi ditetapkan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat (4/12/2020).

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono membenarkan hal tersebut. "Iya betul, setelah dilakukan gelar perkara kemarin, calon gubernur Sumbar M ( Mulyadi ) ditetapkan menjadi tersangka," katanya saat dihubungi Katasumbar jaringan KLIKPOSITIF .com, Sabtu (5/12/2020).

baca juga: Bayar PBB, Pemko Padang Hapus Denda Keterlambatan

Editor: Eko Fajri