Bawaslu Hentikan Laporan Terkait Netralitas Oknum Wali Nagari dan PNS di Pessel

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Pessel, Nurmaidi
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Pessel, Nurmaidi (istimewa)

PESSEL, KLIKPOSITIF- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat menetapkan dua laporan dugaan pelanggaran netralitas wali nagari dan satu pegawai negeri sipil (PNS) beberapa waktu lalu tidak memenuhi syarat.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Pessel, Nurmaidi mengungkapkan, karena dua laporan tersebut tidak memenuhi unsur materil, sehingga Bawaslu tidak bisa memproses menjadi sebuah pelanggaran Pemilu.

"Ya, karena syarat materilnya tidak lengkap. Sehingga, tidak bisa dilanjutkan ke proses register," ungkapnya pada KLIKPOSITIF, Sabtu 5 Desember 2020.

Ia menjelaskan, dua laporan yang ditangani Bawaslu ini sebelumnya dilaporkan, Selasa 1 Desember. Satunya Wali Nagari Batu Hampar Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan dan satunya lagi PNS di kecamatan yang sama.

Kedua oknum ini dilaporkan karena pernah bertemu dengan tim salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pessel.

Ia mengatakan, karena kedua laporan tidak memenuhi syarat materil, hingga tidak bisa dilanjutkan. Sebab, pelapor tidak bisa membuktikan unsur materilnya.

"Dan untuk melengkapi syarat materil ini, kami sudah menunggu 3 hari, sejak satu setelah dilaporkan," terangnya.

"Karena sampai hari kemarin (Jumat), juga tidak dilengkapi. Sehingga, kita umumkan tidak bisa dilanjutkan," tutupnya

Baca Juga

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Eko Fajri