Wulan Denura: DPRD Dukung Kelurahan Bersinar, Pemko Harus Segera Buat Perwako

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF Wakil Ketua DPRD Wulan Denura mendukung penuh adanya kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) di Payakumbuh . Hal ini disampaikannya kepada media usai menghadiri pencanangan kelurahan Nunang Daya Bangun (NDB) sebagai pilot projectnya, Selasa, di Aula Ngalau Indah, Lantai 3 Balaikota Payakumbuh , Selasa 1 Desember 2020.

Dengan mengusung tagline "#hidup100persen Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia", Pemerintah Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh canangkan Kelurahan BERSINAR. Ia menjelaskan bahwa pencanangan tersebut merupakan Pilot Project Pemko Payakumbuh dan BNNK Payakumbuh .

baca juga: Tim Basket Kota Payakumbuh Tersingkir Dari Perbasi Cup II di Padang

"Deklarasi perdana serta merupakan pilot project dari Pemko Payakumbuh maupun BNN kota Payakumbuh ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat kelurahan sehingga masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba, kami dari dewan sangat mendukungnya," kata Wulan.

Menurutnya, kalau bisa setiap kelurahan di Payakumbuh dapat menjadi Kelurahan Bersinar. Sehingga masyarakat yang dilibatkan dapat membentuk program preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama anak muda.

baca juga: Kejari Payakumbuh Tak Tutup Kemungkinan Adanya Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana COVID-19

"Ini kita rasa adalah salahsatu cara untuk memaksimalkan peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba. Kalau urusan hukumnya ada Kepolisian, urusan rehabilitasi dan pencegahan ada BNN, dan Pemko juga menindaklanjuti dengan OPDnya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD juga telah mendukung pemberantasan narkoba dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda) P4GN Nomor 12 tahun 2017 tentang Narkotika, ini merupakan Perda inisiatif DPRD.

baca juga: Kuasa Hukum Ungkap Alasan Kadinkes Payakumbuh Ajukan Surat Penangguhan Penahanan

"Payung hukum tertinggi kita sudah punya, namun Perwako belum ada, jadi barangkali itu menyebabkan Kesbangpol tidak terlalu kuat mengalokasikan anggaran untuk itu, untuk itu kita meminta wali kota melalui Kesbangpol menyiapkan perwako dari perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang P4GN, karena Perda ini sudah dua tahun lebih dikeluarkan. Kalau sudah ada perwako nantinya ada teknis jelas dan detail, sehingga OPD terkait bisa mengalokasikan anggarannya dengan maksimal," kata Srikandi Partai Gerindra tersebut.

Penulis: Ade Suhendra | Editor: Khadijah