Selain Vaksin Sinovac, Pemerintah Juga Bebaskan Pajak Impor Bahan Baku Vaksin

Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani (net)

KLIKPOSITIF - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kedatangan vaksin Sinovac pertama ke Indonesia, Kemenkeu memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atau cukai, tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah, serta pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22.

"Kami berikan pelayanan dari mulai mekanisme untuk pengadaan dan persyaratan fasilitas fiskalnya serta untuk rush handling. Dimana dari mulai pemberitahuan impor barang sampai dengan pengeluaran barang yang selama ini dilakukan maksimal tiga hari makin dipercepat," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers secara virtual, Senin (7/12/2020).

baca juga: 10 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Tiba di Indonesia

Dengan kehadiran 1,2 juta vaksin yang diimpor oleh PT Biofarma selaku yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai importir pada Minggu (06/12), Menkeu memperkirakan nilai pabean dari impor vaksin ini sebesar USD 20.571.978.

"Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini adalah Rp50,95 miliar, dimana untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 36,39 miliar," ungkapnya.

baca juga: Pemko Payakumbuh Terima 90 Vial Vaksin COVID-19 Tahap Kedua

Tak hanya vaksin siap pakai yang akan bebas pajak , Sri Mulyani juga menuturkan bahan baku curah pembuatan vaksin yang juga di impor akan bebas pajak juga."Termasuk juga bahan baku curah (pembuatan vaksin ) yang tadi disampaikan," kata Sri Mulyani dilansir dari Suara.com, Selasa, 8 Desember 2020.

Menkeu mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unit yang melakukan dukungan keseluruhan untuk pelayanan impor vaksin tersebut, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai PMK Nomor 188/PMK.04/2020 tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan fiskal dalam rangka membantu importasi vaksin COVID-19 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020. PMK ini mengatur pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

baca juga: Tahun Ini, BBPJN VII Bangun Jembatan Layang di Sumatera

Editor: Ramadhani