Besok, DKPP Akan Sidangkan Dua Perkara Pemilu di Sumbar

Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno
Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno (Halbert Caniago)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) besok, Senin 14 Desember 2020.

"Besok, kami akan menyidangkan dua perkara yang ada di Provinsi Sumatera Barat," kata Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno, Minggu 13 Desember 2020.

baca juga: Penyelenggara Pemilu Sampaikan Butuh Belasan Triliun Rupiah, Komisi II Minta Anggaran Pemilu Dipangkas Lagi

Diketahui, kedua perkara itu adalah perkara nomor 159-PKE- DKPP /XI/2020 dan160-PKE- DKPP /XI/2020.

Perkara 159-PKE- DKPP /XI/2020 diketahui diadukan oleh LO Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 dalam Pilkada Dharmasraya Panji Mursyidan-Yosrisal, yaitu Fadli Aulia.

baca juga: Sekjen Kemendagri Harap DKPP Kian Aktif Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat

Fadli yang memberikan kuasanya kepada Alkhoviz Syukri, mengadukan tiga Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, yaitu Syamsurizal, Alde Rado dan Laila Husni.

Ketiganya diadukan karena diduga melakukan pembersihan baliho pasangan Panji Mursyidan-Yosrifal secara membabi buta dan disebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterill bagi pasangan tersebut.

baca juga: Sidang Kode Etik, DKPP Rehabilitasi Nama Baik Ketua dan Anggota KPU Kota Solok

Sementara pada perkara 160-PKE- DKPP /XI/2020, pengadu Anggota DPD PAN Kota Bukittinggi, Fauzan Haviz. Ia mengadukan delapan penyelenggara pemilu Kota Bukittinggi yang terdiri dari lima Anggota KPU Kota Bukittinggi dan tiga Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi.

Lima Anggota KPU Kota Bukittinggi yang menjadi Teradu adalah Heldo Aura (Ketua), Beni Aziz, Donny Syaputra, Zulwida Rahmayeni, dan Yasrul. Secara berurutan, nama-nama tersebut berstatus sebagai Teradu I-V. Sedangkan tiga Teradu dari Bawaslu Kota Bukittinggi adalah Asneli Warni, Ruzi Haryadi (Ketua), dan Evi Vatria. Ketiganya berstatus sebagai Teradu VI-VIII.

baca juga: Pilkada 2020, KPU Kota Solok Habiskan Anggaran 7,8 Miliar Lebih

Fauzan mendalilkan Teradu I-V menerima pendaftaran dari Calon Kepada Daerah dari Pengurusan Partai PAN yang tidak sah. Di pihak lain, Teradu VI-VIII diduga tidak menangani pelanggaran terkait penerimaan pendaftaran calon kepala daerah dari Pengurusan Partai PAN yang tidak sah atau batal demi hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Diinformasikan, sidang pemeriksaan akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Perkara 159-PKE- DKPP /XI/2020 akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan perkara 160-PKE- DKPP /XI/2020 dilaksanakan pada 13.00 WIB. Kedua sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Menurutnya, pihaknya mengagendakan sidang tersebut untuk mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

" DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," lanjutnya.

Ia mengatakan, sidang juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP , karena sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP , @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP .

Ia menjelaskan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP , yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," tutupnya.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Rezka Delpiera