Dinilai Cacat Hukum, Empat Paslon Pilkada Sijunjuang Tuntut Hal Ini

Dua paslon Kepala Daerah Sijunjung menunjukkan bukti kesalahan Pilkada
Dua paslon Kepala Daerah Sijunjung menunjukkan bukti kesalahan Pilkada (Halbert Caniago)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Empat Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung menilai Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan pada 9 Desember 2020 lalu cacat hukum.

"Kami menilai Pilkada kemarin itu cacat hukum, karena ada beberapa kejanggalan yang terjadi," kata Penasehat Hukum Pasangan Calon nomor 1,2,4 dan 5 Pilkada Kabupaten Sijunjung , Miko Kamal, Kamis 17 Desember 2020.

baca juga: Polres Sijunjung Amankan 30 Sepeda Motor saat Operasi Cipkon

Hal yang paling disorot adalah kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung yang tidak melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut tiga.

"Seharusnya KPU melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut tiga, karena mereka menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) lewat dari jam yang ditentukan," katanya.

baca juga: KPU Lima Puluh Kota Segera Tetapkan Paslon Safari Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menurutnya, ini sesuai dalam Pasal 34 ayat satu dan dua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2017 sebagaimana diubah dalam PKPU nomor 12 tahun 2020 tentang pengumpulan LPPDK.

"Dalam aturan tersebut, seharusnya penerimaan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB, sementara pasangan calon nomor tiga mengumpulkan pukul 23.58 WIB pada tanggal 6 Desember 2020," lanjutnya.

baca juga: KPU Solsel Tetapkan Khairunas-Yulian Efi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar Ketua KPU Kabupaten Sijunjung melakukan pembatalan atas pasangan calon nomor tiga.

Sebagai mana diketahui, pasangan calon nomor tiga tercatat memenangkan Pilkada Kabupaten Sijunjung dengan perolehan kemenangan sementara 25,1 persen.

baca juga: KPU Tanah Datar Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2020

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Rezka Delpiera