Soal Laporan Bawaslu ke DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Etik, Ini Kata Ketua KPU Pariaman

Status pelanggaran KPU Pariaman
Status pelanggaran KPU Pariaman (Rehasa)

PARIAMAN, KLIKPOSITIF - Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020, dilaporkan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Pariaman hari ini ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), Senin (21/12).

Terkait laporan dugaan pelanggaran etik tersebut, Ketua KPU Pariaman, Aisyah saat ditemui KLIKPOSITIF , menolak untuk memberikan keterangan.

baca juga: Pilkada 2020, KPU Kota Solok Habiskan Anggaran 7,8 Miliar Lebih

"Kalau terkait laporan dari Bawaslu ke DKPP tersebut, untuk saat ini saya no comen. Mohon maaf saya tidak bisa menanggapi untuk saat ini," kata Aisyah saat ditemui di kantor KPU Pariaman.

Usai mengatakan hal itu, Ketua KPU tersebut langsung menaiki mobil untuk pergi ke Bukittinggi. "Saya ada rapat di Bukittinggi jam 4 sore hari ini," ulasnya.

baca juga: KPU Lima Puluh Kota Segera Tetapkan Paslon Safari Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, sore ini pihaknya melayangkan laporan dari status dugaan pelanggaran etik tersebut kepada DKPP.

"Berdasarakan temuan kami memang kemarin kami telah mengeluarkan status dari dugaan pelanggaran etik tersebut," kata Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan.

baca juga: KPU Solsel Tetapkan Khairunas-Yulian Efi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Riswan menyampaikan, status itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan temuan terhadap dukaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kota Pariaman.

"Dimana ada sebanyak 28 orang pemilih di RSUD Pariaman, diketahui tidak dapat memilih karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat tidak dapat mendatangi mereka karena waktu pencoblosan telah habis," katanya.

baca juga: KPU Tanah Datar Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2020

Ia menjelaskan hal itu terjadi pada pemilih di RSUD Pariaman yang merupakan pasien yang disebabkan karena tidak terfasilitasi oleh KPPS.

"Secara teknis penyelenggaran Pilkada Sumbar di Pariaman tidak ada permasalahan, namun ada hal-hal yang menjadi fokus perhatian kami, salah satunya ketidak-terpenuhinya pelayanan terhadap pemilih," ujarnya.

Atas dasar itu, Lanjut Riswan pihaknya melaporkan temuan itu dengan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Pariaman, Ketua dan PPK Pariaman Tengah, Ketua dan Anggota PPS Kampung Baru serta Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Kampung Baru.

"Laporan ini kita sampaikan ke pada DKPP dengan terlapor itu dengan dugaan pelanggaran Kode etik penyelengaraan pemilu," katanya.

Penulis: Rehasa | Editor: Rezka Delpiera