Dilarang Kapolri, Dewan Pers Bolehkan Media Gunakan Simbol FPI untuk Berita

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Jenderal Pol Idham Aziz menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian di mana salah satu poin di dalamnya ada pelarangan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam ( FPI ).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Penelitian Pendataan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan bahwa media tetap bisa menggunakan simbol FPI untuk kepentingan pemberitaan.

baca juga: Ibadah Haji Tahun Ini Batal, Pemerintah Fokus untuk Haji Tahun Depan

Ahmad menjelaskan bahwa Maklumat Kapolri tersebut kedudukannya tidak lebih tinggi daripada Undang-undang. Dengan begitu, apabila media hendak memberitakan soal FPI berikut dengan simbolnya pun diperbolehkan.

"Sepanjang memenuhi prinsip jurnalistik dan tetap sesuai kode etik jurnalistik (KEJ), ya silakan tetap melakukannya," jelas Ahmad saat dihubungi Suara.com, Sabtu (2/1/2020).

baca juga: Anggota DPR RI Hermanto Salurkan Bantuan Pemerintah Bagi 58 Kelompok Tani Dan 200 KK Di Solsel

Apalagi hal tersebut didukung dengan faktanya kuat dan informasinya pun telah terverifikasi. Maka media tersebut sudah menayangkan pemberitaan yang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .

"Kan publik berhak tahu tentang segala sesuatu, dan hal ini dijamin konstitusi."

baca juga: Seleksi Tahap Kedua, Bima Sakti Uji Kemampuan 40 Pemain Untuk Timnas U-16

Sebelumnya, Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Indonesia Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI ) tertanggal 1 Januari 2020.

Dalam salah satu poin maklumat tersebut disebutkan bahwa masyarakat diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

baca juga: Buka Pesta Kesenian Bali, Jokowi Bicara Kunci Utama Pemulihan Ekonomi

Jika ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri