DKPP Tolak Seluruh Pengaduan Pengadu Terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu Bukittinggi

KLIKPOSITIF - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) perintahkan KPU Sumbar dan Bawaslu Sumbar untuk merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Bukittinggi serta Ketua dan Anggota Bawaslu Bukittinggi .

Hal tersebut dilakukan, pasca ditolaknya pengaduan pengadu seluruhnya dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP , Gedung DKPP , Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021).

baca juga: Sikapi Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat dengan Perusahaan, Ini Langkah Bupati Pasbar

Anggota DKPP Didik Supriyanto saat membacakan putusan mengatakan dugaan pelanggaran kode etik diajukan oleh Ketua DPD PAN Bukittinggi , Fauzan Haviz sebagai pengadu. Kemudian teradu 1 sampai 5 yaitu Ketua dan Anggota KPU Bukittinggi Heldo Aura, Beni Aziz, Dony Syahputra, Zulwida Rahmayeni dan Yasrul.

"Selanjutnya teradu 6 Rusli Hariadi, teradu 7 Asneli Warni, dan teradu 8 Heri Fatria. Mereka adalah ketua dan anggota Bawaslu Kota Bukittinggi ," katanya.

baca juga: Terkait Pembangunan Jalan Tol, Hutama Karya: Kami Kerjakan Pembangunan Proyek Tol Padang-Sicincin Sesuai Arahan Regulator

DKPP telah membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mempelajari bukti yang diajukan pengadu dan teradu secara seksama, duduk perkara dianggap telah dibacakan.

Dia menjelaskan, pertimbangan dalil teradu 1 sampai 5 menerangkan telah melakukan klarifikasi ke DPW PAN Sumbar pada 26 Juni 2020. Kemudian DPW PAN Sumbar telah menyerahkan SK DPD PAN Bukittinggi .

baca juga: Ingin Wujudkan Pessel Damai, Masyarakat Teken Petisi Ini

Teradu 1 sampai 5 diminta menerima pendaftaran berpedoman pada SK DPD PAN yang telah diunggah di halaman KPU , berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI. Kemudian teradu 5 selaku divisi teknis, telah melaksanakan klarifikasi dengan DPW PAN Sumbar.

"Berdasarkan klarifikasi, SK DPD PAN Bukittinggi adalah yang sah, adanya konflik internal PAN ini pengadu sudah memberitahu ke teradu, teradu sudah menindaklanjuti perihal permohonan jawaban klarifikasi kepengurusan dari PAN Sumbar," katanya.

baca juga: Adik Kakak Tenggelam Setelah Terseret Ombak Sejak Kemarin di Pessel, Ini Kata BPBD

Dalam SK DPW PAN Sumbar menetapkan Rahmi Bisma sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi . Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PAN Sumbar Indra Datuk Rajo Lelo.

Selanjutnya, Anggota DKPP Teguh Prasetyo mengatakan dengan adanya rangkaian klarifikasi secara berjenjang dari para teradu, adalah bentuk kehati-hatian yang patut diapresiasi. Hal itu untuk memastikan keabsahan kepengurusan DPD PAN Bukittinggi . Hal itu patut dibenarkan.

"Teradu 1 sampai 5 dapat membuktikan kepengurusan DPD PAN yang sah Rahmi Bisma berdasarkan SK DPW PAN Sumbar," katanya.

Dengan demikian dalil pengaduan pengadu tidak terbukti. Sementara jawaban para teradu 1 sampai 5 meyakinkan DKPP dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan melanggar pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Kemudian teradu 6 sampai 8 telah melakukan imbauan kepada KPU Bukittinggi , agar melaksanakan tahapan pemilihan 2020 bahwa calon walikota dan wakil walikota harus didukung oleh partai politik yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

DKPP menilai perbuatan teradu 6 sampai 8 dapat dibenarkan secara etika. Tentang penanganan laporan dari pengadu dapat dibenarkan secara peraturan. Pengaduan pengadu tidak terbukti.

"Teradu 6 sampai 8 telah bekerja secara profesional melakukan pengawasan pelaporan pelanggaran, telah bekerja penuh tanggungjawab dan komitmen tertinggi," katanya.

Kemudian keputusan dibacakan oleh Ketua DKPP Muhammad. Ia mengatakan DKPP menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.

Kemudian memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan keputusan terhadap teradu 1 sampai 5 paling lambat setelah 7 hari dibacakan. Kemudian memerintahkan Bawaslu Sumbar melaksanakan keputusan ini paling lambat 7 hari setelah dibacakan terhadap teradu 6 sampai 8.

"Kemudian memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan keputusan ini," katanya.

Sidang nomor160-PKE- DKPP /XI/2020 itu dilakukan terbuka secara virtual dihadiri oleh 7 Anggota DKPP yaitu Ketua merangkap anggota Muhammad, kemudian Teguh prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Muhammad Afifuddin, dan Pramono Ubadid Tantowi.

Sumber: Katasumbar

Editor: Eko Fajri