Sebanyak Lima Kantor Hukum Ajukan Proposal untuk Mewakili KPU Lima Puluh Kota di MK

Anggota KPU Lima Puluh Kota	Divisi Hukum dan Pengawasan, Amfreizer.
Anggota KPU Lima Puluh Kota Divisi Hukum dan Pengawasan, Amfreizer. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMA PULUH KOTA , KLIKPOSITIF - Sebanyak lima kantor hukum mengajukan proposal untuk mewakil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka menghadapi gugatan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Darman Sahladi-Maskar M. Dt. Pobo.

Pasca teregistrasinya gugatan Paslon Darman Sahladi-Markas M. Dt. Pobo di MK, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan rapat koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menggali informasi ataupun mengumpulkan bahan-bahan terkait aduan tersebut.

baca juga: Tingkatkan Angka Vaksinasi di Daerah, DPC Gerindra Lima Puluh Kota Gelar Vaksinasi Massal

"Kami juga akan menetapkan kuasa hukum. Sampai saat ini sudah ada lima calon yang mengajukan proposal dan kita akan memilih satu," kata Anggota KPU Lima Puluh Kota Divisi Hukum dan Pengawasan, Amfreizer, Rabu (20/1).

Lima kantor hukum yang telah mengajukan proposal itu berasal dari Jakarta sebanyak dua kantor hukum, satu kantor hukum Solok, dan dua kantor hukum berasal dari Kota Padang.

baca juga: Kawasan Hutan Lima Puluh Kota Jadi Lokasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial

"Untuk jadwal penetapan (kuasa hukum) tidak ada, tapi karena jadwal mepet kita akan lakukan secepatnya," terangnya.

Dikatakan Amfreizer, di MK nanti, pihak KPU Lima Puluh Kota akan mempersiapkan bahan-bahan yang nanti dibutuhkan kuasa hukum, seperti alat bukti ataupun keterangan lain.

baca juga: Website Resmi Kabupaten Lima Puluh Kota Down Karena Belum Bayar Sewa Nama Domain, Ini Tanggapan Diskominfo

"Yang digugat itu keputusan KPU tentang perolehan suara di rekap tingkat kabupaten. Kita harus siap menghadapi itu," kata dia.

Untuk lokus gugatan, ia menyebut ada di delapan kecamatan, yaitu Suliki, Bukit Barisan, Payakumbuh, Mungka, Guguak, Harau, Pangkalan, dan tereakhir Kapur IX. (*)

baca juga: Belum Ada Keputusan Pasti Tanggal Pemilu Serentak 2024, Ini Berbagai Pertimbangannya

Editor: Taufik Hidayat