Jokowi Teken PP, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Ada lima ruang lingkup yang disebutkan dalam PP tersebut. Pertama mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kedua, pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi dan ketiga mengenai pengelolaan komponen pendukung. Keempat, pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan dan kelima mobilisasi dan demobilisasi.

baca juga: Jika Konflik Internal Terus Berlanjut, Pengamat: Bisa Saja Demokrat Tak Bisa Ikut Pemilu

Pada Pasal 48 dalam PP tersebut menjelaskan, komponen cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional .

Sedangkan dalam Pasal 49 menjelaskan, pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikelompokkan menjadi komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut dan komponen cadangan matra udara.

baca juga: Kejar Wisatawan dalam Negeri, Sandiaga Uno: Ada 55 Juta warga Kelas Menengah yang Ingin Berwisata

"Adapun pembentukan komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan pendaftaran, seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Adapun Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan, sosialisasi, pengumuman dan pelamaran," dikutip dari PP tersebut.

Kemudian, Pasal 54 menjelaskan calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Selanjutnya, menteri memanggil para calon komponen cadangan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

baca juga: Sebut Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lambat, Perhimpunan Guru Pesimis Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli

Selain itu, Pasal 56, menjelaskan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon Komponen cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Besaran uang saku sesuai ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri Sedangkan perlengkapan perseorangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan dan ransel tempur.

baca juga: Soal KLB, Tokoh Demokrat Sebut Penjelasan Mahfud MD Bertele-tele

"Rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dalam PP itu.

Masyarakat yang tergabung juga mendapatkan perlengkapan perseorangan lapangan paling sedikit terdiri dari pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan, serta ransel tempur.

Bagi mereka yang lulus, akan diangkat menjadi komponen cadangan dan mengacu pada penggolongan pangkat TNI .

Selain itu, komponen cadangan yang resmi dilantik berhak mendapatkan uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta penghargaan.

Namun, bila komponen cadangan sakit yang membuatnya tidak bisa bertugas, gugur, atau tidak ada kepastian pengabdians elama 6 bulan hingga usia mencapai 48 tahun maka akan ada pemberhentian dengan hormat.

Editor: Eko Fajri