Hadapi Sidang MK, KPU Solok Buka 363 Kotak Suara

Proses pembukaan kotak suara oleh KPU Solok di komplek Islamic Center Kotobaru
Proses pembukaan kotak suara oleh KPU Solok di komplek Islamic Center Kotobaru (Ist)

SOLOK, KLIKPOSITIF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok , Sumatera Barat membuka ulang sebanyak 363 kotak suara hasil pemilihan kepala daerah (bupati-wabup) Solok 2020.

Kotak suara yang dibuka merupakan hasil Pemungutan Suara yang berasal dari 10 kecamatan tempat pelaksanaan Pilkada 2020 .

baca juga: Stok Vaksin Kabupaten Solok Kosong, Besok Dikirimkan Dari Provinsi

Komisioner KPU Kabupaten Solok Yusrial Dani mengatakan, pembukaan kotak suara dilakukan untuk mengambil barang bukti untuk menghadapi sidang gugatan Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

"Kami dari KPU akan menghadirkan alat bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban keputusan terkait hasil rekapitulasi tingkat kabupaten," ungkap Yusrial, Kamis (21/1/2021).

baca juga: Dilaporkan Rampas Tanah Warga, Dodi Hendra : Tanah Itu Saya Beli

Sebelumnya, MK telah menjadwalkan sidang gugatan pemohon pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Solok Nofi Candra dan Yulfadri Nurdin terhadap hasil Pilkada Solok 2020.

Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan bupati tahun 2020 dengan nomor perkara 77/PHP.BUP-XIX/2021, rencananya bakal berlangsung pada Selasa (26/1/2021)

baca juga: Dituduh Merampas Hak Atas Tanah, Ketua DPRD Solok Dipolisikan

Menurut Ketua KPU Solok, Ir. Gadis, KPU siap menghadapi persidangan perselisihan hasil pilkada yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita masih dalam proses persiapan, untuk penasehat hukum KPU masih dalam proses pengadaan melalui pokja KPU Provinsi Sumbar," katanya.

baca juga: Dalam Dua Hari, 52 Warga Kabupaten Solok Terinfeksi Covid-19

Penasehat hukum pasangan Nofi Candra - Yulfadri Nurdin, Mevrizal angkat bicara soal pembukaan kota suara yang hanya melibatkan KPU, Bawaslu dan Kepolisian.

"KPU Kabupaten Solok sejatinya menghadirkan tim dari pihak yang bersengketa di MK," tutur Mevrizal.

Menurutnya, membuka kotak suara hasil Pilkada tanpa mengundang atau melibatkan paslon bersengketa memicu dugaan yang tidak baik.

"Tentu kami bertanya, ada apa dengan KPU Kabupaten Solok . Bisa saja, mereka mengubah isi kotak suara karena tidak disaksikan tim paslon bersengketa," tegasnya.

Dia menilai, tidak wajar dan tidak sepantasnya KPU melakukan pembukaan kotak suara tanpa melibatkan pihak yang bersengketa.

"Sebagai penyelenggara, KPU menciderai demokrasi. Sudah seharusnya para komisioner KPU Kabupaten Solok diperiksa DKPP. Dalam hal ini, KPU tidak profesional," tuturnya.

Di sisi lain, menanggapi protes yang disampaikan Mevrizal, Komisioner KPU Solok, Jons Manedi menegaskan, pelaksaan membuka kotak suara jelang menghadapi sengketa MK memang tanpa mengundang tim paslon bersengketa.

Hal ini menurutnga, tertuang dalam surat KPU RI nomor 1232/II.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tentang Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Seretan Tahun 2020.

"Pada angka 4 poin a di surat tersebut, membuka ulang kotak suara untuk bahan bukti hanya wajib disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan aparat kepolisian setempat," terangnya.

Berdasarkan aturan itu, KPU Solok memang tidak melibatkan pasangan calon yang bersengketa.

Penulis: Syafriadi | Editor: Rezka Delpiera