Kuasa Hukum Siswi SMKN 2 Padang Surati Presiden, Minta Siswa Non Muslim Tidak Diwajibkan Pakai Jilbab

Kuasa Hukum Siswi SMKN 2 Padang Memperlihatkan surat yang dikirim
Kuasa Hukum Siswi SMKN 2 Padang Memperlihatkan surat yang dikirim (Halbert Caniago)

PADANG , KLIKPOSITIF - Kuasa hukum orangtua siswi SMK N 2 Padang yang diduga dipaksa menggunakan jilbab, membuat surat ke presiden Republik Indonesia.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Komnas HAM terkait aturan mengenakan jilbab di SMKN 2 Padang ," kata Penasehat Hukum Elianu Hia, Mendrofa saat dikonfirmasi KLIKPOSITIF .com, Minggu 24 Januari 2021.

baca juga: Lokasi Wisata di Zona Merah dan Orange Harus Tutup Saat Libur Lebaran, Ini Tanggapan Wali Kota Padang

Menurutnya, ia ingin pemerintah pusat mengeluarkan peraturan agar tidak ada institusi pendidikan di Indonesia mengharuskan siswi non muslim mengenakan jilbab atau seragam dengan identitas muslim.

"Kami telah menyurati Presiden, Mendikbud dan Komnas HAM pada tanggal 21 Januari 2021 setelah saya menerima kuasa dari klien saya," lanjutnya.

baca juga: Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Lesu Jelang Lebaran

Ia berharap Komnas Ham melakukan penyelidikan ke lapangan terkait adanya unsur pemaksaan pelajar non-muslim harus mengenakan kerudung di sekolah .

Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu tindaklanjut dari Komnas HAM dan berharap adanya peraturan dari pemerintah pusat supaya tidak ada lagi pemaksaan siswi non-muslim harus menggunakan jilbab di sekolah negeri.

baca juga: Pesanan Mulai Meningkat, Pembuat Keranjang Parsel Kembali Bernapas Lega

"Pemaksaan harus memakai seragam yang mencerminkan identitas agama tertentu ini merupakan pelanggaran hak asasi dan hak anak di bawah umur untuk menjalankan keyakinannya," lanjutnya.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Haswandi