Pengacara Orangtua Pelajar Non Muslim Bertemu dengan Pihak Sekolah, Ini Hasil Pembicaraannya

Pengacara orang tua Jeni Cahyani Hia, Mendrofa
Pengacara orang tua Jeni Cahyani Hia, Mendrofa (Halbert Caniago)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Hari ini, Senin 25 Januari 2021 pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang bertemu dengan Penasehat Hukum (PH) Orang Tua Siswi non muslim yang diduga dipaksa menggunakan kerudung .

Kepala sekolah SMKN 2 Padang , Rusmadi bertemu dengan pengacara tersebut sekitar pukul 10.00 WIB di ruangan Kepala Sekolah .

baca juga: Audensi dengan Komisi IV DPRD Sumbar, GMNI Padang Sorot Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19

"Saya datang ke sini sesuai dengan undangan dari Kepala Sekolah untuk melakukan komunikasi terkait permasalahan yang terjadi antara klien kami dan pihak sekolah ," kata Pengacara orang tua Jeni Cahyani Hia, Mendrofa.

Ia mengatakan, bahwa permintaan maaf dari sekolah belum bisa direalisasikan karena pihaknya harus menunggu keputusan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

baca juga: Dinkes Padang Berikan 1000 Dosis Vaksin Kepada TNI dan Polri

"Tadi Kepala Sekolah menyampaikan permintaan maaf agar disampaikan kepada orang tua," lanjutnya.

Sementara itu, untuk permintaan menghapus video live yang viral di media sosial facebook akan dikabulkan.

baca juga: Penumpang Garuda Rute Domestik Bisa Tes Rapid Antigen Gratis

Sebelumnya, pihak pengacara orang tua Jeni Cahyani Hia telah menyurati Presiden Republik Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Komnas HAM terkait aturan mengenakan jilbab di SMKN 2 Padang ," kata Penasehat Hukum Elianu Hia, Mendrofa saat dikonfirmasi KLIKPOSITIF .com, Minggu 24 Januari 2021.

baca juga: Pemerintah: Selama Januari 2021 Terjadi 173 Kebakaran Hutan

Menurutnya, ia ingin pemerintah pusat mengeluarkan peraturan agar tidak ada institusi pendidikan di Indonesia mengharuskan siswi non muslim mengenakan jilbab .

"Kami telah menyurati Presiden, Mendikbud dan Komnas HAM pada tanggal 21 Januari 2021 setelah saya menerima kuasa dari klien saya," tutupnya.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Eko Fajri