Kepala Sekolah Sudah Minta Maaf, Albert Hendra Lukman Sayangkan Surat ke Presiden: Jangan Mengganggu Kerukunan Umat di Sumbar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sumatera Barat, Albert Hendra Lukman meminta agar permasalahan dugaan pemaksaan menggunakan kerudung di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang agar tidak mengganggu kerukunat umat beragama di Sumatera Barat.

Menurutnya, kepala sekolah sudah meminta maaf, kemudian siswi non-muslim tersebut sudah bisa sekolah tanpa pakai jilbab . Itu sebenarnya sudah cukup dan tidak perlu diperlebar lagi.

baca juga: Kontroversi TWK Pegawai KPK untuk Alih Status ASN, Koordinator ICW: Mereka Radikal dalam Pemberantasan Korupsi Sehingga Tidak Disukai

Selain itu, persoalan tersebut juga sudah ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

"Sudah. Jangan sampai mengganggu kerukunan umat beragama di Sumbar. Persoalan ini bisa ditangani di sini," katanya saat diwawancarai, Senin 25 Januari 2021.

baca juga: 85 WNA China Masuk RI Saat Mudik Dilarang, Wakil Ketua DPR: Jelaskan pada Masyarakat

Menurutnya, pembuatan aturan itu memang dilakukan pada tahun 2005 lalu saat Fauzi Bahar menjabat sebagai Wali Kota Padang.

"Saat itu saya di DPRD Padang dan hanya saya yang protes, tapi disebutkan aturannya hanya bersifat edaran. Non muslim menyesuaikan," lanjutnya.

baca juga: Bipang Ambawang Sebagai Kuliner Lebaran, Fadli Zon: Daripada Harus Berkilat Lidah, Sebaiknya Minta Maaf

Ia mengatakan, aturan itu boleh saja diterapkan bagi siswi muslim dengan alasan kearifan lokal, tapi tidak boleh ada pemaksaan bagi non muslim.

Ia meminta pihak orangtua tidak membesar-besarkan kejadian tersebut karena bisa mengganggu kerukunan umat beragama.

baca juga: Kontroversi Soal TKW Pegawai KPK, BKN: Gunakan Metode Assesment Center

"Tidak perlu sampai mengirim surat ke presiden segala. Sekarang sudah ditangani Kemendikbud dan Dinas Pendidikan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat," lanjutnya.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Eko Fajri