Hari Ini, MK Gelar Sidang untuk 35 Perkara Sengketa Pilkada

ilustrasi
ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk 35 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 dalam tiga panel di Gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa Pilkada Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Sumatra Selatan dan Maluku Utara.

baca juga: Tekan Penularan Covid-19, Pemda Diminta Perkuat Tim Khusus Testing dan Tracing

Sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jambi, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Suamtera Selatan dan Maluku diperiksa Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh di Panel 2.

Kemudian Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan dan Maluku Utara.

baca juga: Ini Bocoran Materi Tes CPNS 2021, Mulai dari TWK Hingga TKP

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengingatkan para peserta sidang untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin.

"Mohon untuk perhatian kita bersama, baik pemohon, termohon KPU, Bawaslu dan calon pihak terkait yang masih duduk di belakang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Baik dari sisi orang dan dokumen sehingga kita bisa terhindar dari paparan Covid-19," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

baca juga: Hanya 58 Persen Pelamar CASN Kemenag yang Memenuhi Syarat Administrasi

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah yang sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi .

Sumber: Antara/Suara.com

baca juga: Dinilai Tambah Beban Rakyat, Politisi Gerindra Minta Migrasi TV Analog ke Digital Ditunda

Editor: Eko Fajri