Mahfud MD Sebut Juliari Batubara Sempat Mengeluh ke BPK Soal Bansos Covid-19

tersangka kasus suap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara
tersangka kasus suap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara (Net)

KLIKPOSITIF - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tersangka kasus suap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara sempat mengeluhkan sulitnya memenuhi persyaratan Badan Pengelola Keuangan ( BPK ) terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Saat itu Mensos Juliari mengaku bansos Covid-19 sempat tersendat lantaran sulitnya proses pelaporan di BPK . Namu kekinian hal tersebut telah dibantah oleh BPK .

baca juga: Industri Sawit Punya Nilai Ekonomi Ratusan Triliun, Ini Langkah Pemerintah

Hal itu dikatakan Mahfud ketika mencari tahu penyebab anggaran negara Covid-19 yang terserap sangat sedikit sampai memancing Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah.

" Mensos itu mengatakan ke saya masalahnya kan masalah pelaporannya, (Juliari mengatakan) 'kami nanti kalau keliru lalu dituduh korupsi'," kata Mahfud dalam agenda Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga secara daring, Kamis (4/2/2021).

baca juga: Akselerasi Pemberian Vaksinasi Covid-19 Perlu Peran Aktif Seluruh Elemen, Wapres: Jika Perlu Jemput Bola

Kepada Mahfud, Juliari mengatakan kalau proses penyaluran bansos Covid-19 di kantornya sempat tersendat gara-gara mekanisme pelaporan kepada BPK itu dianggap sulit.

Mahfud lantas menanyakan kepada Ketua BPK Agung Firman Sampurna soal 'curhatan' Juliari tersebut. Agung langsung membantahnya.

baca juga: PKS: Ketahanan Keluarga, Perlindungan Ibu dan Anak Catatan Besar Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin

"Wah (cerita Juliari) itu mengada-ngada katanya. Enggak ada kesulitan," ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai kalau misalkan seluruh anggaran bansos Covid-19 itu memang benar dibelanjakan dengan baik maka tidak harus sulit untuk melaporkannya.

baca juga: Mulai Minggu Depan, Beli Tiket KA Wajib Gunajan NIK

Sementara faktor yang menyebabkan kesulitan itu seperti misalnya pelaporan penyerahan bansos dari satu desa yang tidak bisa diserahkan lantaran kesulitan mencari penjual materai. Ataupun kesulitan itu bisa dicontohkan dengan jauhnya penyerahan bantuan terutama bagi masyarakat yang renta dan tinggal jauh dari lokasi pembagian bansos .

Akhirnya Mahfud pun memanggil pihak KPK untuk menjelaskan kalau proses keuangan negara itu bisa berakibat tindak pidana korupsi.

"Sehingga ketika itu saya katakan, sudah, saya sudah bicara dengan KPK yang penting anda bisa jelaskan bahwa secara materil itu sudah benar. Kemudian saya undang juga KPK, karena ada yang takut juga dengan KPK," tuturnya.

"KPK saya undang, untuk jelaskan bagaimana sebuah tindakan keuangan negara itu bisa berakibat disangka korupsi."

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri