Tanggapi JK, Mahfud MD: Laporan ke Polisi Terhadap Suatu Kritik Bukan Dilakukan Pemerintah

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Net)

KLIKPOSITIF - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terbuka terhadap kritik .

Mahfud MD mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.

baca juga: Ingat Tiga Hal Ini Bisa Pemicu Kenaikan Kasus Covid-19

"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah ," kata Mahfud MD dilansir dari Antara, Senin (15/2/2021).

Mahfud MD menyatakan, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik . Oleh karenanya, kata dia, Presiden Jokowi mempersilakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan.

baca juga: Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia Mulai Membaik, Menkeu Ingatkan untuk Terus Waspada

Sebagai negara demokrasi, kata dia, pemerintah terbuka terhadap kritik . Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis yang mengarah ke pemerintah .

Karena, kata dia, laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah .

baca juga: Beberapa Bahan Pokok di Pasaman Barat Terpantau Alami Lonjakan Signifikan

"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tuturnya.

Mahfud pun menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.

baca juga: Kasus Covid-19 Melandai, Menkeu: Indeks Keyakinan Konsumen Naik

"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujarnya.

Mahfud menjelaskan, tindakan pemerintah dalam menyikapi kritik suadah menjadi dilema sejak jaman JK .

Karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.

"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK , bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu," ujar Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, di era Jokowi- JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.

"Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," kata Mahfud MD.

Editor: Eko Fajri