Pintu Masuk ke Kantor DPRD Pasbar di Portal dan Dijaga Polisi, Ada Apa?

Salah satu pintu jalur masuk ke Kantor DPRD Pasaman Barat dan terlihat dijaga oleh aparat keamanan dari Polres Pasaman Barat
Salah satu pintu jalur masuk ke Kantor DPRD Pasaman Barat dan terlihat dijaga oleh aparat keamanan dari Polres Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Terkait bakal adanya aksi protes yang akan dilakukan oleh masyarakat Nagari Sasak ke kantor DPRD Pasaman Barat. Akses masuk ke kantor tersebut telah diportal, pada Selasa (23/2/2021).

Pantauan KLIKPOSITIF , terlihat aparat keamanan dari Polres Pasaman Barat berjaga-jaga di setiap pintu jalur masuk menuju kantor parlemen yang menjadi kebanggaan warga Pasaman Barat itu.

baca juga: Gabungan Organisasi Kepemudaan Santuni 70 Orang Anak Yatim di Nagari Kajai Pasbar

Berita sebelumnya, aksi protes bakal dilakukan masyarakat Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 225 hektare di Fase IV PT Gersindo. Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera menyebutkan masyarakat Nagari Sasak merasa telah dirugikan terkait penyerahan tanah ulayat.

Menurutnya tanah ulayat masyarakat Maligi seluas 225 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara zalim.

baca juga: "Tagak Tampughuang" Tradisi Menyambut Malam 27 Ramadan di Kampung Maligi Pasbar

" Tanah ulayat ini berada diluar HGU PT Gresindo. Kabarnya akan diserahkan kepada masyarakat Tanjung Pangkal. Ini kan tanah ulayat kami, kenapa diserahkan ke yang lain," sebut Joni.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka. "Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

baca juga: Cek Pengamanan Lebaran, Kapolda Sumbar: Selalu Patuhi Prokes

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat. DPRD sifat nya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari 2013," tegasnya.

baca juga: Ringankan Beban Warga di Tengah Pandemi Corona, PT SBS Bagikan 314 Paket Sembako

"Ini lahan seluas 225 hektare adalah kelebihan dari HGU PT Gersindo. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Ramadhani