Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Puluhan Warga Binaan Lapas Payakumbuh Ikuti Program Pendidikan Paket A, B, dan C

Kepala Dinas Pendidikan A.H. Agustion didampingi Kalapas Payakumbuh Klas IIB Muhammad Kameily saat membuka Program Pendidikan Paket A, B, dan C
Kepala Dinas Pendidikan A.H. Agustion didampingi Kalapas Payakumbuh Klas IIB Muhammad Kameily saat membuka Program Pendidikan Paket A, B, dan C (Ade Suhendra)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. PKS ini dilakukan dalam rangka program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu 24 Februari 2021.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh Muhamad Kameily mengatakan Program pembinaan tersebut berupa Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) serta Keaksaraan Fungsional (KF) terhadap warga binaan. Ia berpesan kepada seluruh WBP untuk mengikuti kegiatan dengan baik dan tertib serta sungguh-sungguh.

"Terimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atas kerjasama dalam program tersebut. Kami berharap tidak ada lagi warga binaan yang tidak berpendidikan serta buta huruf," kata Muhammad Kameily.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, A.H. Agustion memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap terobosan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh atas program yang diberikan kepada WBP (Paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional/KF ). Menurutnya program tersebut adalah program yang pertama di Sumatera Barat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh, Rizawaldi selaku penanggungjawab kegiatan mengatakan ada 33 WBP yang mengikuti program Paket ini. Dimana sebanyak 6 WBP Paket A, Paket B 14 WBP dan Paket C 13 WBP.

"Mereka sudah dipilih melalui proses seleksi riwayat pendidikannya dari total 310 WBP di Lapas Payakumbuh. Program pendidikan ini sebagai implementasi amanah UUD 1945 dan UU Pemasyarakatan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk WBP," kata Rizawaldi.

Ia juga berharap semoga WBP yang putus sekolah bisa melanjutkan belajar dan mendapat ijazah, baik yang setara SD, SMP, maupun SMA. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa ini juga bagian dari upaya Lapas Payakumbuh memenuhi hak pendidikan bagi
WBP.

"Bagi WBP yang belum mendapatkan kesempatan maka nantinya akan dilanjutkan dan menyusul setelah program ini selesai," ujarnya.

Baca Juga

Penulis: Ade Suhendra | Editor: Ramadhani