Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi, Hasto: Internal Partai Syok

Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka oleh KPK
Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka oleh KPK (net)

KLIKPOSITIF - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan secara internal partai masih syok dengan kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Dia mangatakan DPP PDI Perjuangan belum terpikir untuk mengganti Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dengan kader lain. "Kami belum memikirkan ke sana (mengganti Nurdin) karena kami juga syok, kami sangat kaget karena beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik," kata Hasto di Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2021) dilansir dari Suara.com.

baca juga: Jangan salah, Begini Ciri - Ciri Ikan Tongkol Segar

Menurut Hasto, bahwa selain dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu pertanian, Nurdin adalah orang yang mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakatnya, khususnya para petani. "Sehingga kami sangat kaget atas kejadian (penangkapan Nurdin) tersebut, tetapi partai memang tidak boleh intervensi hukum," kata Hasto.

Namun, Hasto tak menampik jika ada masukan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan agar Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melakukan advokasi terhadap Nurdin Abdullah. "Masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai melakukan advokasi, tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto.

baca juga: Menkeu Sebut Prospek Pemulihan Ekonomi Semakin Membaik

Hasto mengatakan bahwa DPP PDI Perjuangan masih menunggu keterangan lebih lengkap dari KPK terkait kegiatan OTT yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-98/01/10/2020 tersebut.

"Karena beliau itu kan rekam jejaknya sangat baik. Apakah ini ada Faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK . Tapi kan itu soal sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," imbuh Hasto.

baca juga: Pemerintah Buat Satgas Khusus untuk Awasi Pembayaran THR

Editor: Ramadhani