Tolak Perpres Miras, Wakil Ketua MPR: Bertentangan dengan Nilai Pancasila, Kita Bukan Bangsa Pemabuk

wakil ketua mpr dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid
wakil ketua mpr dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid (Net)

KLIKPOSITIF - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB , Jazilul Fawaid menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal, menyoal investasi minuman keras beralkohol atau miras . Menurut Jazilul aturan tersebut bertentangan dengan Pancasila.

"Saya selaku wakil ketua MPR RI menolak keras perpres miras sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

baca juga: Harga Emas Akhir Pekan Mulai Membaik, Emas Dibanderol Rp 931 Ribu Per Gram

Bukan hanya bertentangan, Jazilul memandang, keberadaan miras justru lebih banyak mendatangkan kerusakan atau mudarat, ketimbang manfaat. Sehingga ia menilai Perpres menyoal investasi miras tidak perlu ada.

"Kita bukan bangsa pemabuk. Kita bangsa yang berketuhanan. Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya," kata Gus Jazil sapaan akrab Jazilul.

baca juga: Terbanyak dalam Sejarah, Pemerintah Bakal Buka 1,2 Juta Formasi CPNS

Wakil Ketua DPP PKB itu mengatakan, investasi miras tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Ia menganggap kehadiran investasi miras berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

"Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras . Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan kesehatan jiwa kita dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras. Celaka menanti kita," ujarnya.

baca juga: DPR Setujui Rencana Pemerintah Bubarkan Kemenristek

Investasi Minol

Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

baca juga: Baleg DPR Setujui Draf RUU SKN

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri