Dugaan Penyimpangan Anggaran Covid-19, Puluhan Mahasiswa Demo Didepan Kantor Gubernur Sumbar

Mahasiswa aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat
Mahasiswa aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Halbert Caniago)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Puluhan mahasiswa di Kota Padang melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Senin 1 Maret 2021.

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut agar Pemerintah Peovinsi Sumatera Barat mengusut tuntas dugaan kasus penyimpangan dana Covid-19 yang baru terungkap pada pekan lalu.

baca juga: Masih Pandemi, Pemko Payakumbuh Tak Rekomendasikan Tradisi Balimau

"Kami ingin bertemu dengan Gubernur," kata mahasiswa yang melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Sementara pagar 'Rumah Bagonjong' itu tetap ditutup dan peserta aksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam pekarangan.

baca juga: Untuk Wilayah Sumbar, Indeks Pencemaran Udara di Kota Padang Terendah Selama 2020

Hingga berita ini diturunkan, peserta aksi masih berada di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat untum melakukan aksinya.

Sebelumnya, dilansir dari CNNIndonesia.com, DPRD Sumatera Barat (Sumbar) membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp160 miliar pada tahun 2020.

baca juga: Ramadan Kali Ini, Pemko Padang Tidak Buka Pasar Pabukoan

Dana itu sebagian besarnya, yakni Rp150 miliar, digunakan dalam hal pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.

Wakil Ketua Pansus Nofrizon, di Padang , Selasa, mengatakan indikasi penyimpangan ini berdasarkan temuan dalam dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang disampaikan ke pihaknya pada 29 Desember 2020.

baca juga: Ini Aturan Untuk Rumah Makan di Padang Selama Bulan Puasa

Pertama, LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19. Kedua, LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Atas dasar dua LHP itu, pihaknya membentuk Pansus pada 17 Februari 2021 yang kini sudah bekerja untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"DPRD berpijak pada temuan BPK, angkanya sekitar Rp160 miliar, sudah satu minggu kami bekerja, penyelewengan berkaitan dengan pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer," katanya, Rabu (24/2) dikutip dari Antara.

Berdasarkan temuan LHP BPK, katanya, ada penggunaan dana Rp150 miliar dari Rp160 miliar yang diberikan ke Pemprov Sumbar pada 2020.

"Harusnya dikembalikan Rp10 miliar, dan temuan BPK ada indikasi Rp49 miliar dicurigai dan diragukan penggunaannya," kata dia lagi.

Dalam proses pendalaman ini, pihaknya juga memanggil rekanan yang memproduksi dan menjual hand sanitizer tersebut. Pasalnya, ada ketidaksesuaian profil perusahaan dengan barang produksinya serta ada dugaan penggelembungan harga.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Eko Fajri