Polri: Kerumunan Massa di NTT Tidak Ada Unsur Ajakan Jokowi, Spontanitas Warga

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke NTT, beberapa waktu lalu
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke NTT, beberapa waktu lalu (Net)

KLIKPOSITIF - Polisi tercatat dua kali menolak laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo terkait kerumunan massa saat berkunjung ke NTT, beberapa waktu lalu.

Alasan dua laporan itu ditolak karena Bareskrim Polri tak menemukan adanya unsur ajakan yang memicu adanya kerumunan massa dalam kunjungan kerja Jokowi .

baca juga: Ada Ruang Layanan Konsultasi Hukum di DPMPTSP Sumbar

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengklaim jika terjadinya kerumunan massa itu karena spontanitas dari warga yang ingin melihat Jokowi .

"Unsur ajakan tidak memenuhi untuk persangkaan pidana tersebut," kata Rusdi, Selasa (2/3/2021).

baca juga: Hari Ini, 12 Warga Terpapar COVID-19 di Tanah Datar, Kasus Positif Aktif Jadi 315 Orang

Dia juga mengatakan alasan polisi tak menindaklanjuti dua laporan itu karena tak menemukan adanya unsur tindak pidana terkait Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Atas dasar kesimpulan tersebut, petugas SPKT Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi," katanya.

baca juga: Cabuli Gadis Keterbelakangan Mental, Pria Air Pura Pessel Ditangkap

2 Kali Tolak Laporan

Bareskrim Polri sebelumnya menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi .

baca juga: Perdagangan Saham Garuda di Bursa Efek Dihentikan

Laporan pertama dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan ke Bareskrim Polri pada Kamis (25/2) pekan lalu. Ketika itu, mereka hendak melaporkan Jokowi lantaran dituding lalai terhadap protokol kesehatan hingga menyebabkan terjadinya kerumunan massa penyambutnya di NTT.

Hanya saja, menurut Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia menyebut petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri tak menerbitkan Surat Laporan Polisi. Ketika itu, kata Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stampel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD).

"Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini?," kata Kurnia.

Nasib serupa juga dialami oleh PGI. Ketika itu, mereka yang hendak melaporkan Jokowi dengan kasus serupa tidak diterima oleh Bareskrim Polri pada Jumat (26/2) pekan lalu.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan menyebut laporan mereka tidak diterima dengan alasan yang jelas. Di sisi lain, barang bukti yang telah mereka bawa pun tidak diterima alias dikembalikan oleh petugas (SPKT) Bareskrim Polri.

"Intinya tadi kita sudah masuk ke dalam ini laporan masuk tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan, hanya ada pernyataan bahwasannya ini untuk diajukan secara resmi kembali," kata Fery di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/2).

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri