Tantangan Direksi Baru BPJamsostek Kelola Jaminan Sosial

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang menyerahkan petikan kepres kepada Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang menyerahkan petikan kepres kepada Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. (Ist)

KLIKPOSITIF - Sepekan setelah Presiden Jokowi melantik Jajaran Direksi BPJamsostek periode 2021-2026, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJamsostek, Selasa (2/3) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyebut pihaknya siap melaksanakan amanah Presiden dengan menjunjung tinggi integritas. Dia berjanji juga akan profesional dengan tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

baca juga: Jokowi Teken Inpres, Instruksikan Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJamsostek

"Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada 4 tantangan utama yang siap kami hadapi ke depan. Pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility," ungkap Anggoro.

Anggoro menambahkan, untuk merespon tantangan tersebut Direksi BPJamsostek akan menjalankan 5 program prioritas. Yaitu kemudahan daftar dan bayar iuran, pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile), penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas dan integrasi data.

baca juga:

"Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yakni JKP. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN ," jelas Anggoro.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJamsostek, Muhammad Zuhri juga mengaku siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.

baca juga:

Dirinya membeberkan 6 lompatan besar yang menjadi fokus Dewas BPJamsostek. Yaitu peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data kepesertaan, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJamsostek, menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI, serta penyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.

Pihak DJSN menyambut baik program yang disampaikan oleh Direksi dan Dewas BPJAMSOSTEK periode 2021-2026. Mewakili DJSN, Iene Muliati, sebagai Ketua Komisi Kebijakan, menyampaikan pihaknya optimis BPJamsostek mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.

baca juga:

"Kami berharap Direksi dan Dewas meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Bukittinggj, Ocky Olivia diwawancara terpisah menyebutkan siap mendukung lima program prioritas yang akan dijalankan direksi BPJamsostek.

"Kami optimistis dengan terobosan baru yang dilakukan direksi di bawah nahkoda Bapak Anggoro Eko Cahyo, BPJamsostek akan makin optimal dalam memberikan pelayanan terhadap peserta, termasuk mencapai target-target internal sebagai sebuah badan milik pemerintah. Kami siap mendorong terwujudnya jaminan sosial yang berkualitas bagi para pekerja," pungkasnya. (*)

Editor: Taufik Hidayat