Jika Konflik Internal Terus Berlanjut, Pengamat: Bisa Saja Demokrat Tak Bisa Ikut Pemilu

Moeldoko terpilih sebagai ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.
Moeldoko terpilih sebagai ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. (net)

KLIKPOSITIF - Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung, Haris Hijrah Wicaksana mengatakan konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini bisa menyebabkan partai itu tak bisa ikut pemilu mendatang. Pasalnya, Haris, Demokrat bisa-bisa jadi partai kecil akibat konflik internal ini.

Konflik di tubuh Partai Demokrat itu dipastikan penyelesaiannya berlangsung lama jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Dua kubu kepemimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

baca juga: Jangan salah, Begini Ciri - Ciri Ikan Tongkol Segar

Kubu hasil kongres KLB itu akan mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) agar memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai partai politik.

"Jika konflik itu tidak ada titik temu tentu dapat merugikan Partai Demokrat sendiri," kata Haris dilansir dari Suara.com Minggu (7/3/2021).

baca juga: Menkeu Sebut Prospek Pemulihan Ekonomi Semakin Membaik

Dia menjelaskan apabila hasil KLB itu ditolak oleh Kemenkum HAM maka mereka ada dua pilihan antara bergabung dengan partai lain atau mendirikan partai sendiri. Pilihan pendiri, mantan kader dan kader aktif dari hasil KLB itu, tentu berdampak terhadap menurunnya elektabilitas Partai Demokrat . Pada Pemilu 2019, kata dia, elektabilitas Partai Demokrat tujuh persen sehingga bisa berkurang sekitar dua sampai tiga persen dan menjadi elektabilitas empat persen.

Namun, lebih menariknya jika dimenangkan oleh kubu KLB maka memakan waktu cukup panjang, karena akan terjadi proses gugatan hukum dari kubu AHY ke Pengadilan Mahkamah Agung. Selama proses hukum itu, diperkirakan memakan waktu dua sampai tiga tahun dan Partai Demokrat bisa saja tamat untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

baca juga: Pemerintah Buat Satgas Khusus untuk Awasi Pembayaran THR

Editor: Ramadhani