Situasi di Myanmar Memanas, Ini Respon BKSAP DPR

Ketua BKSAP DPR RI,Fadli Zon
Ketua BKSAP DPR RI,Fadli Zon (Net)

KLIKPOSITIF - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut merespon situasi terkini di Myanmar yang sangat mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu. Fadli Zon menyatakan pihaknya mengutuk apa yang dilakukan rezim kudeta Myanmar .

Hal ini didasarkan atas pengamatan secara seksama dan sebagai institusi yang dimandatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

baca juga: Andre Rosiade: FORKI Sumbar Gelar Penataran Wasit

"Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, saya mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum," ujar Fadli.

Fadli bilang, BKSAP DPR juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

baca juga: Andre Rosiade: Gerindra Solid Dukung Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok

Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN, sambung Fadli Zon , harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas. Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar .

Langkah prioritas lainnya, sambung Fadli, yaitu memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

baca juga: Wapres: 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk UMKM

"Saya mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta," sambungnya.

Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN, menurutnya, harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu.

baca juga: Diubah Pemerintah, Ini Daftar Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021

"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference. Prinsip non-interference seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN," imbuhnya.

Bersama BKSAP DPR , Fadli juga mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solve, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar . Tentu saja itu harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri