Sebanyak Lima Kasus Pidana Pemilihan di Sumbar Telah Divonis Bersalah Oleh Pengadilan

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa dari sekian banyak dugaan pelanggaraan yang ditemukan pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak 2020 lalu, terdapat lima kasus pidana pemilihan yang akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan.

Untuk provinsi Sumbar, selain melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota pada 13 kabupaten kota di Sumbar.

baca juga: Pilkada Pessel Digugat Lagi, Hakim MK Minta Pemohon Sengketa Pelajari Kembali Asas Hukum

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar , Elly Yanti menyebut bahwa pihaknya menemukan ataupun menerima cukup banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Dari jumlah yang banyak tersebut, sebanyak lima kasus pidana pemilihan akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan.

"Lima kasus pidana pemilihan yang divonis bersalah itu terjadi Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, dan dua kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota," katanya pada saat menjadi pembicara pada Rapat Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan 2020 di Kota Payakumbuh, Sabtu (20/3).

baca juga: DPR Harap KPU Siapkan Skenario Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Selain tindakan pidana pemilihan, pelanggaran yang masih cukup mencolok pada Pilkada 2020 lalu adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, ASN yang melakukan netralitas paling banyak terjadi di Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Sijunjung.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar , Surya Efitrimen menyebut bahwa kegiatan rapat evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan pada pemilihan di masa-masa yang akan datang.

baca juga: KPU Solsel Evaluasi Pilkada Serentak 2020, Muncul Usulan ASN Tak Ikut Memilih

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya juga ingin meningkatkan partipasi masyarakat. Baik itu partisipasi untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih ataupun partipasi dalam hal melakukan pengawasan serta melaporkan ke Bawaslu apabila ditemukan ada dugaan pelanggaraan yang ditemukan.

"Terkait penanganan pelanggaran kemarin itu berdasarkan hasil temuan pengawas pemilu. Tapi banyak juga laporan yang disampaikan oleh masyarakat," jelas Efitrimen.

baca juga: Resmi Jabat Bupati dan Wabup Pessel, Ini Profil Singkat Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariansyah

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19 dinilainya menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara, peserta, masyarakat, dan seluruh stakeholder.

"Bersyukur kita karena semua dapat menyesuaikan diri. Segala kekurangan tentu akan sama-sama kita perbaiki ke depan," pungkasnya. (*)

Editor: Taufik Hidayat