Demokrat Kubu Moeldoko Sebut 14 Pasal di AD/ART Kubu AHY Langgar UU Parpol!

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko kembali melemparkan tudingan kepada Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko kembali melemparkan tudingan kepada Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ((Suara.com/Bagaskara))

KLIKPOSITIF - Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko kembali melemparkan tudingan kepada Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kubu Moeldoko menuding bahwa ada 14 pasal dalam AD/ART hasil Kongres 2020 yang melanggar UU Partai Politik .

Hal itu disampaikan jajaran DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dalam konferensi pers di Hambalang Sport Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

baca juga: Kebijakan PSBB Hingga PPKM Tidak Akan Efektif Tanpa Testing dan Tracing yang Masif

"Kami juga menemukan setidaknya ada 14 pasal didalam AD ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan UU Partai Politik , antara lain; kekuasaan tertinggi berada ditangan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi; Calon Ketua umum harus persetujuan SBY sebagai Ketua Ketua Majelis Tinggi; AD/ART yang akan diajukan dan ditetapkan di Kongres atau KLB harus dirancang oleh Majelis Tinggi. Kewenangan Mahkamah Partai sebagai peradilan internal menjadi subordinasi dari AHY sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai ," kata Jubir Demokrat kubu Moeldoko, Rahmad di lokasi.

Menurutnya, ketentuan dalam AD/ART hasil Kongres 2020 telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah partai .

baca juga: Ratusan Berkas Pelamar CPNS di Kota Padang Dinyatakan Tidak Lengkap

" Partai Demokrat dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011, Pasal 32-33, karena menghilangkan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana mestinya," tuturnya.

Rahmad mengklaim, yang terjadi dalam materi atau muatan pasal-pasal dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut sangat fatal, karena menyangkut kedaulatan anggota partai politik dan forum kekuasan tertinggi pengambilan keputusan, serta Mahkamah Partai yang merupakan jiwa dari UU Parpol No. 2 tahun 2011.

baca juga: Dinilai Krusial, Barang-barang Ini Dietatapkan Bebas Bea Masuk dan Pajak

"Karena itu, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak memenuhi syarat objektif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Parpol No. 2 tahun 2008 dan Pasal 5 serta pasal 32-33 UU Parpol No. 2 Tahun 2011," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dapat diselenggarakan tanpa berdasarkan sebuah AD/ART. Pasalnya, AD/ART hasil Kongres 2020 telah bertentangan dan melanggar UU Partai Politik .

baca juga: Realisasi Investasi Kuartal II 2021 Mencapai Rp223 Triliun

"Atas dasar pertimbangan yang sangat komprehensif itulah, para anggota, para kader partai Demokrat di seluruh Indonesia berhimpun menyelenggarakan KLB di Deli Serdang," tandasnya.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri