Nelayan Sumbar Tetap Bisa Melaut Meski Tak Berizin, Ini Kata Wadir Pol Airud

Nelayan melaut
Nelayan melaut (KLIKPOSITIF/Zulkifli)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Hingga 31 Desember 2016 mendatang, nelayan Sumatera Barat yang belum melengkapi izin sudah bisa bernapas lega. Karena, Polda Sumbar telah memberikan jaminan tidak akan menangkap nelayan yang tidak memiliki kelengkapan izin hingga akhir tahun mendatang.

"Kita menyatakan ini karena adanya Surat Edaran dari Kementerian Nomor 362 yang dikeluarkan beberapa waktu lalu," ujar Wakil Direktur Polisi Perairan (Pol Air) Polda Sumbar , A. Azas Siagian.

baca juga: Teror Harimau di Jorong Lurah Ingu: Bertatapan Muka dengan Inyiak

Dia mengatakan, bahwa surat edaran tersebut mulai diberlakukan penegakan hukum terhadap kapal nelayan yang tidak memiliki dokumen lengkap pada 1 Januari 2017 mendatang. "Hingga saat ini kami belum melakukan penegakan hukum sampai tenggat waktu tersebut," lanjutnya.

Diharapkan para nelayan yang masih belum melengkapi dokumen agar bisa secepatnya melengkapi domumen izin melaut. Menurutnya, dalam kesepakatan itu nelayan diberikan tenggat waktu untuk melakukan pengurusan dokumen kapal ikan dengan cara mendaftarkan kapal ikan dan mengukur ulang kapal ikannya hingga tanggal 31 Desember 2016.

baca juga: Calon Gubernur Sumbar Tersangka, Pengamat Politik Sarankan Mulyadi Segera klarifikasi

"Jadi silakan masyarakat yang memiliki kapal ikan agar melakukan pengurusan dokumennya. Karena sudah diberikan toleransi untuk pengurusannya. Sambil menunggu pengurusan selesai, silahkan saja melaut, jangan sampai terganggu aktifitas dengan ketakutan itu," kata Azas.

Azas mengungkapkan, Polri dalam hal ini hanya menjalankan peraturan yang ada, jika nantinya di tanggal 1 Januari 2017 masih juga ada kapal ikan milik masyarakat yang belum memiliki dokumen, maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

baca juga: Mualim; Perjuangkan ABS-SBK untuk Bentengi Generasi Muda

"Jadi kalau di januari 2017, kita akan melakukan penegakan hukum, terhadap kapal-kapal ikan yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kalu sekarang, silahkan saja masyarakat cari ikan banyak-banyak, tapi jangan lupa mengurus dokumennya," tutupnya.

[Halbert Chaniago]

baca juga: Terus Bertambah, Jumlah Penerima BPUM di Pariaman Hampir Capai 5 Ribu

Penulis: Agusmanto