Mudik Dilarang, Pemerintah Diminta Beri Insentif Pada Pengusaha Transportasi Umum

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Azis meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak kebijakan larangan mudik .

Dia meminta pada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuat aturan yang matang sebelum kebijakan ini diterapkan. "Di sisi lain, kebijakan ini mengakibatkan perusahaan transportasi merugi. Karena itu, DPR mendorong Kemenhub untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak," kata Azis Syamsuddin dalam rilis, Rabu.

baca juga: Banyak Faktor Pengaruhi Pemulihan Ekonomi Global, Menkeu: Salah Satunya Vaksinasi dan Dukungan Fiskal

Selain insentif, ia juga mendorong Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan aturan tentang pelarangan operasional transportasi umum untuk kegiatan mudik . Azis menilai aturan itu penting agar upaya menekan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran dapat berjalan secara efektif.

Politikus Golkar ini juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menjadikan hasil evaluasi libur lebaran tahun lalu dan libur awal tahun baru 2021 sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis larangan mudik .

baca juga: Kemenperin: Produk Olahan Singkong, Panganan dan Camilan Premium Digemari di Banyak Negara Eropa dan Amerika

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan mudik .

"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak," kata Budi Karya.

baca juga: Ini Syarat Rumah Subsidi Hingga Dokumen Pendukung yang Perlu Anda Tahu

Budi mengatakan penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan Covid 19, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan TNI/Polri.

Editor: Ramadhani