Ketua Gapoktan Batang Timbulun Beri Masukan untuk Program Pertanian Mahyeldi - Audy

Ketua Gakpotan Batang Timbulun Taratak, Buskamil
Ketua Gakpotan Batang Timbulun Taratak, Buskamil (Dokumentasi Buskamil for KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Gapoktan Batang Timbulun Taratak, Buskamil merespon baik program pemberian benih padi bersertifikat kepada petani oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah .

Pemberian bibit bersertifikat disampaikan Mahyeldi saat pertemuan evaluasi dan percepatan program dan kegiatan tanaman pangan bersama Dinas Pertanian Se - Sumbar di Gedung Pusat Kebudayaan di Kota Sawahlunto, Selasa (30/3/2021).

baca juga: Gubernur Sumbar Sebut Sekolah Swasta Memiliki Keunggulan Dibandingkan Sekolah Negeri

Tak tanggung-tanggung provinsi melalui Dinas Pertanian akan membantu bibit untuk lahan seluas 33.975 hektare.

Mahyeldi - Audy juga akan mengalokasikan anggaran APBD sebesar 10 persen untuk sektor pertanian , peternakan dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi yang dihasilkan sehingga diharapkan bertambahnya pendapatan petani di sumbar.

baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Konsumsi Madu dan Jaga Hutan

Menurutnya, pemberian bibit unggul bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian . Namum, tak cukup hanya dengan bibit, pemerintah juga harus memperhatikan sektor ini dari hulu hingga hilir, dari benih hingga menjadi beras.

"Bantuan bibit unggul atau bersertifikat, pengadaan alsintan, teknologi bercocok tanam, semua itu bagus. Tetapi pemerintah juga harus memastikan hilirisasi hasil pertanian ," katanya, Senin, 5 April 2021.

baca juga: Gubernur Sumbar: Dinas Sosial Harus Berinovasi, Tidak Hanya Bagi-bagi Bantuan

Kamil menilal, dari satu sisi dari bantuan yang telah diberikan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sudah bisa dikatakan berhasil dalam peningkatan Indeks Pertaman (IP) dari dua kali setahun menjadi tiga kali setahun. Kemudian dalam menambah Luas Tamba Tanam (LTT), namun persoalan baru muncul dari peningkatan hasil panen.

"Persoalan baru itu muncul, hasil pertanian meningkat tetapi harga gabah anjlok. Harga murah ini terjadi ditingkat petani , setiap kali panen harga selalu anjlok," tururnya.

baca juga: POPDA Ajang PASI Menyaring Atlet Sumbar

Untuk itu dia berharap pemerintah bisa menstabilkan harga Gabah Kering Panen (GKP). Penurunan harga biasanya, lanjut Kamil, dari Rp 6000 perkilogram turun menjadi Rp 4800 perkilogram.

"Ini selalu terjadi setiap panen, petani merugi, sebab mau tak mau mereka harus menjual gabah untuk biaya panen," terangnya.

Sebagai pelaku pertanian , Buskamil menyumbang pemikiran sebagai solusi dari persoalan tersebut. Mulai dari pemberian dana segar pada Gapoktan dan Poktan yang dipercaya untuk membeli gabah petani dengan cara rekening koran dari pemerintah atau dari APBB yang disebut dana opkup/menampung hasil panen dengan harga yang stabil. Bukan dari dana Bank dan bukan pula dari dana KUR.

Kemudian pemerintah daerah harus menggandeng Bulog untuk membeli gabah petani dengan harga komersial bukan harga pemerintah dengan sistim tunda jual dengan subsidi pemerintah.

"Contohnya gabah petani dibeli dengan harga saat panen Rp 5500 perkilogram, kemudian disimpan. Setelah 1 bulan gabah tersebut dijual menjadi Rp.6000 perkilogram, jadi ada uang sisa Rp 500 itu di kembalikan pada petani ," terangnya.

Selanjutnya, tidak kalah penting adalah renovasi heler yang sudah berusia pulahan tahun. Kenapa heler?, sebab heler menentukan berat beras yang dihasilkan dari penggilingan gabah kering giling (GKG).

"Kebanyakan heler sekarang ini Remendennya kurang bagus, sehingga petani dan Gapoktan bisa kehilangan beras sampai 10 kilogram dari penggilingan 100 kilogram. Untuk itu heler harus diperbaiki," katanya.

Terakhir, pemerintah juga bisa mempercayakan Gapoktan untuk mengakses pinjaman dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

"Ini juga harapan kami dari pengurus dan anggota Gapoktan Batang Timbulun Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir