Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur Klarifikasi Pernyataan Anggota DPR RI Guspardi Gaus Terkait Mafia Tanah

Teks Foto: Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus ketika menerima H. Yohanes dan Darmilis di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Teks Foto: Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus ketika menerima H. Yohanes dan Darmilis di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (DirgaR)

PADANG PANJANG, KLIKPOSITIF -Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan (Batsel) , Tanah Datar, H. Yohanes, mendatangi Anggota DPR RI, Guspardi Gaus, guna mengklarifikasi pernyataan Guspardi terkait dugaan adanya aksi mafia tanah di tanah ulayat bersengketa di Batsel Sumpur.

Yohanes menemui anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di ruang kerjanya, Senin (5/4) menyampaikan klarifikasi atas pernyataan anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumbar itu.

baca juga: Hari Ini 72 Orang Positif COVID-19 di Tanah Datar, 30 Diantaranya Klaster Rutan Batusangkar

Sebelumnya Guspardi Gaus seperti dilansir di media online mengungkapkan keprihatinan dengan ulah mafia tanah yang makin berani melakukan aksinya. Seperti yang menimpa tanah ulayat milik keluarga mantan Kepala PPATK Yunus Husein di Nagari Malalo Tanah Datar.

Haji Yohanes didampingi Darmilis yang mewakili para pemilik tanah ulayat kurang lebih 60 hektar di Nagari Sumpur, Batsel, mendatangi Guspardi Gaus memperlihatkan sertifikatkan sekaligus lengkap dengan sejumlah berkas atau dokumen terkait legalitas kepemilikan tanah ulayat Nagari Sumpur.

baca juga: Hari ini 15 Warga Tanah Datar Positif COVID-19, Bupati: Jangan Sombong Hadapi Corona

Yohanes menjelaskan di lokasi tersebut akan dikembangkan kawasan terpadu pendidikan, sarana kesehatan, wisata, olahraga dan sarana umum lainnya oleh Saleh Alwini dan keluarga, seorang anak Nagari Sumpur yang sukses di rantau.

"Kami bukan mafia tanah Pak. Kami menjalankan semua sesuai prosedur yang diminta BPN. Semua tanah itu sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN Tanah Datar dan seluruh lahan itu berada di dalam kawasan Nagari Sumpur yang sudah ditetapkan negara berdasarkan peta topografi 1896 yang hingga kini masih diakui pemerintah, lewat peta BIG dan peta RTRW 2011-2031," jelas H. Yohanes, sekaligus mewakili pihak calon investor.

baca juga: Bersama Wagub Audy Joinaldy, Alumni Belanda Asal Sumbar Bahas Pembangunan Sumbar

Dihadapan Guspardi Gaus, Yohanes memaparkan kronologis mulai proses tanah ulayat tersebut disertifikatkan oleh masyarakat Nagari Sumpur hingga adanya keinginan Saleh Alwini dan keluarga untuk berinvestasi di kampungnya itu dengan menggunakan tanah ulayat yang sudah disertifikatkan tersebut.

Guspardi mengaku bahwa pernyataannya di media tersebut menanggapi apa yang dikeluhkan Yunus Husein. Dia hanya menduga, bukan menuduh. Karena menurut politikus PAN itu, pernyataannya itu juga seiring dengan isu kasus mafia yang dialami Dinno Patti Djalal.

baca juga: International Commission Of Jurists Berikan Penghargaan pada Pengadilan Agama Pariaman Karena Hal Ini

"Saya hanya menduga dan tidak menuduh. Saya sendiri juga tidak tahu faktanya. Lagi pula secara pribadi saya tidak kenal dengan Pak Yunus Husein," ujar Guspardi Gaus yang juga menyarankan kepada H. Yohanes Cs untuk mengklarifikasinya kepada media massa dengan menyampaikan fakta-fakta yang dimiliki.

Sementara dalam pertemuan tersebut, Guspardi Gaus memberikan dukungan masuknya investor ke daerah Sumbar . Tentunya dengan mengikuti prosedur yang ada agar tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat. "Apalagi ini nilainya investasinya mencapai ratusan miliar," kata Guspardi.

Kepada Wartawan, Yohanes menyebutkan bahwa sebenarnya dengan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang status sertifikat tanah 60 hektar tersebut, sudah sesuai SOP dan tanah tersebut tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan Yunus Husien, karena semua tanah yang sudah disertifikatkan itu berada di Nagari Sumpur.

"BPN kan sudah menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah ulayat di Nagari Sumpur itu sudah memenuhi prosedur. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah dengan Yunus Husien," kata Yohanes.

Yohanes yang juga putra Nagari Sumpur itu berharap, masalah lahan yang akan digunakan calon investor tersebut dapat diselesaikan dan pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera melanjutkan proses investasi, karena investasi tersebut tidak hanya dinikmati masyarakat Sumpur tetapi juga oleh masyarakat Nagari Malalo.

"Investasi ini tidak saja dinikmati masyarakat Sumpur, tapi juga bagi masyarakat Nagari Malalo dan sekitarnya. Kami akan meminta dukungan pemerintah pusat dan DPR. Kami juga segera mengirim surat ke Komisi II DPR RI beraudensi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Yohanes kepada Wartawan.

Penulis: Dirga Rahmat | Editor: Ramadhani