Riza Falepi Jawab Aspirasi Tokoh Luak Limopuluah Terkait Eks Kantor Bupati

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi
Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi (Ade Suhendra)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF - Wali Kota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku menyampaikan dirinya sangat memahami dan mengapresiasi banyaknya aspirasi-aspirasi inovatif dari tokoh Luak Limopuluah terkait pemanfaatan eks kantor Bupati yang berada di pusat Kota Payakumbuh kedepan. Ia mengatakan persoalan eks Kanto Bupati tersebut dilihat dengan realististis.

Ia menjelaskan bahwa dirinya mendengar keinginan orang-orang Luak Limopuluah. Mulai dari yang ekstrim, menolak, bahkan ada yang mau ikut andil memberikan perubahan positif terkait aset eks kantor Bupati tersebut. Namun, walaupun banyak pendapat, Riza menyebut keputusan tetap berada di tangan Bupati karena persoalan aset itu berada di internal pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota dan tidak memerlukan terlalu banyak persyaratan.

baca juga: Wali Kota Riza Falepi Buka Turnamen Skateboard di Skatepark Batang Agam

"Aspirasi yang realistis adalah yang sesuai aturan. Ada yang menyampaikan aset itu menjadi milik bersama, ini jauh lebih rumit karena akan berhadapan dengan terkait tata kelola dan tata pemerintahan karena menyangkut adanya konsekuensi keuangan dan aset, berpotensi melanggar hukum," kata Riza, Senin 5 April 2021.

Menurutnya, banyak tokoh berbicara lokasi kawasan eks Kantor Bupati digunakan untuk membuat ini itu, tetapi secara tata ruang saat ini, kawasan tersebut hanya diperuntukkan sebagai kawasan terbuka hijau, bukan yang lain. Namun bisa ditukar statusnya, tapi prosesnya panjang dan bisa 4 sampai 5 tahun serta itu harus sampai ke Jakarta dan melibatkan 7 kementerian dalam perubahannya.

baca juga: Pemko Payakumbuh Targetkan Vaksinasi Terhadap 1.000 Warga Per Hari

"Setelah diubah di Jakarta dan provinsi maka harus diperdakan kembali dan dikonsultasikan lagi ke provinsi dan Jakarta. Oleh karena itu, pihak Pemko Payakumbuh tidak terlalu mau mengambil inisiatif untuk perubahan aset," ujar Wali Kota Payakumbuh dua periode tersebut.

Lebih lanjut, Riza menyarankan agar DPRD Payakumbuh merubah judul panitia khusus (pansus) menjadi pansus Ibukota Payakumbuh. Dimana didalamnya sudah tersemasuk mengkaji aset kawasan eks kantor bupati.

baca juga: DPRD Payakumbuh Gelar Dua Rapat Paripurna, Ini Hasil dan Penjelasannya

"Itu lebih elegan dan sedikit resistensi pihak kabupaten dalam pembahasan selanjutnya dan tidak ada yang kehilangan muka," kata Riza.

Kemudian cara terbaik tidak dengan cara dibangun bersama atau ruslah. Menurutnya, akan lebih elok dicari cara yang lebih mudah, seperti contoh saling hibah bersyarat dan dikerjasamakan.

baca juga: KPK Kunjungi Kota Payakumbuh, Ini Hasilnya

"Walaupun pada akhirnya yang membangun adalah pihak pemko supaya mudah dalam penganggaran. Ketika selesai pembangunan, pengelolaan kawasan baru dilibatkan lagi pihak pemkab sehingga terasa ada tanda ini adalah milik orang Luak Limopuluah. Kalau seandainya dibuat rumit, pihak pemko tentu juga keberatan merespon aspirasi ini, yang pada akhirnya tidak ada titik temu dan mengambang. Kita melihat keinginan besar dari masyarakat, untuk itu kita tentu mau asalkan Bupati mau," ujar Riza.

Penulis: Ade Suhendra | Editor: Khadijah