Hingga 16 April, Pemerintah Telah Alokasikan Belanja Pengadaan Vaksin Rp13,16 T

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho (KLIKPOSITIF/FITRIA MARLINA)

PADANG, KLIKPOSITIF - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga 16 April 2021, pemerintah telah mengalokasikan Belanja Nasional Pengadaan vaksin sebesar Rp13.16 triliun. Hal ini karena pandemi masih jadi tantangan dan pemerintah terus menyiapkan vaksin gratis.

"Dampak Covid-19 pada kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Di masa ini pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 5,0 persen tahun 2021. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, namun harus terus waspada karena resiko ketidakpastian yang masih tinggi. Keberhasilan mengendalikan pandemi menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021," katanya saat konferensi pers realisasi pelaksanaan APBN Triwulan I 2021 di Padang, 19 April 2021.

baca juga: Kanwil DJPb Sumbar Lakukan Serah Terima Barang Milik Negara

Ia mengatakan, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan 0.93 persen dibanding tahun sebelumnya."Tren belanja barang terus membaik.

Belanja modal juga naik 4.02 persen dibanding tahun lalu. Hal ini didukung dengan percepatan pelaksanaannya tahun ini. Sedangkan untuk bantuan sosial menurun sebesar -10,98 persen karena belum optimalnya pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara itu, realisasi DAK fisik belum ada penyaluran," jelasnya.

baca juga: KPK Periksa Dua Pejabat Tinggi Kemenkeu Terkait Kasus Suap Ditjen Pajak

Sementara itu, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumbar sampai Maret 2021 mencapai Rp1,29 triliun dengan rincian Klaster Perlindungan Sosial Rp576,26 miliar, Klaster kesehatan Rp127,26 miliar, klaster sektoral K/L Rp91,37 miliar dan klaster UMKM Rp499,57 miliar.

Ia menuturkan program vaksinasi yang telah berjalan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan. "Pemerintah juga berupaya dapat menyelesaikan target program vaksinasi serta mengantisipasi vaksinasi lanjutan," jelasnya.

baca juga: Dugaan Kasus Suap Ditjen Pajak, ICW Curiga Hal Ini

Editor: Fitria Marlina