Terkait Aset di Payakumbuh, Pansus Aset DPRD Bakal Hearing Hingga ke Kemendagri

DPRD Payakumbuh gelar Rapat Internal Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk memberikan dukungan kepada Pemko Payakumbuh terkait pengelolaan aset di Kota Payakumbuh, Sabtu 17 April 2021 kemarin
DPRD Payakumbuh gelar Rapat Internal Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk memberikan dukungan kepada Pemko Payakumbuh terkait pengelolaan aset di Kota Payakumbuh, Sabtu 17 April 2021 kemarin (Ist)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF -DPRD Payakumbuh gelar Rapat Internal Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk memberikan dukungan kepada Pemko Payakumbuh terkait pengelolaan aset di Kota Payakumbuh , Sabtu 17 April 2021 kemarin. Rapat dipimpin Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam bersama Koordinator Pansus yaitu tiga pimpinan DPRD seperti Hamdi Agus, Wulan Denura, dan Armen Faindal serta Sekretaris Pansus Syafrizal dan anggota.

Ketua DPRD Hamdi Agus dari Fraksi PKS mengatakan pembentukan pansus aset guna memperlancar proses pembahasan atau penyelesaian aset mllik Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh . Ia menjelaskan berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, tidak terdapat penegasan tentang penanganan aset.

baca juga: Pemko Payakumbuh Targetkan Vaksinasi Terhadap 1.000 Warga Per Hari

"Sementara itu, pada UU Nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuk Linggau dibunyikan tata cara pembahasan Aset. Sebaiknya kita menambah referensi dari daerah lain yang sumber hukum pembentukan kotanya sama, yaitu UU Nomor 8 tahun 1956," kata Hamdi dihadapan anggota pansus seperti Suparman, Yernita, Fahlevi Mazni, dan Opetnawati.

Hamdi juga menambahkan pembahasan aset ini sudah dimulai oleh Wali Kota Riza Falepi. Ke depannya Pansus harus mengumpulkan semua aturan yang terkait dengan aset, dimana perlu diperhatikan setiap bangunan di Payakumbuh harus mengacu pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.

baca juga: Siswa SMA Islam Boarding School Raudhatul Jannah Raih Emas Popda Sumbar

Senada dengan itu, Ketua Pansus YB Dt. Parmato Alam menilai untuk mengantisipasi munculnya berbagai rumor, DPRD harus menyatukan semua stakeholder demi mendapatkan satu titik kesepakatan. Sehingga nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi dan dapat menyusun tahapan-tahapan kesepakatan dengan berbagai pihak.

"Sebelum melakukan hearing atau lobi dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Pansus harus berkonsultasi kepada Gubernur dan Mendagri karena dibutuhkan kejelasan tentang status aset tersebut. Pansus akan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah lebaran, kegiatan pansus dilaksanakan secara maksimal serta kita juga berharap upaya pansus Aset dapat dukungan dari masyarakat," kata Politikus Golkar ini.

baca juga: Persiapan Untuk Arungi Liga 3, Gasliko Seleksi Seratusan Pemain

Kemudian, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Armen Faindal mengatakan perlu dilakukan konsultasi ke Kemendagri terkait kejelasan yang tidak terdapat pada UU Nomor 8 tahun 1956, sebagaimana terdapat pada UU Nomor 7 tahun 2001 dan melibatkan institusi yang membidangi tentang peraturan perundang-undangan.

"Diperlukan kejelasan hukum terkait status Aset Kabupaten Limapuluh Kota yang terdapat di Kota Payakumbuh , sebagai kekuatan untuk penyelesaian pembahasan aset," kata Armen.

baca juga: Dorong UMKM Bangun Brand Bersama, Menkop UKM Contohkan Produksi Rendang di Payakumbuh

Selain itu, Suparman dari Fraksi PKS mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Pemerintah Kota Payakumbuh terkait asetnya yang masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh . Kemudian Sekretaris Pansus Syafrizal dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyebut DPRD harus mengupayakan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Kemendagri karena masih banyak aset luar yang berada di Kota Payakumbuh , seperti milik luar negeri, pusat, BUMN dan sebagainya.

"Pansus Aset selanjutnya harus membawa hasil rapat pembahasan aset kali ini dengan melakukan komunikasi ke Pemkab dan DPRD Limapuluh Kota. Diperlukan regulasi atau peraturan lain sebagai acuan dalam pembahasan. Temuan BPK RI yang terdapat di Kota Payakumbuh berkaitan dengan aset (Rujukan)," Suparman dan Syafrizal.

Syafrizal juga menambahkan bahwa rencana pansus aset dalam bekerja akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Pembahasan atau hearing akan terjadi berulang dengan berbagai pihak, mulai dari dengan tokoh masyarakat, sampai melibatkan mantan pimpinan daerah kedua daerah.

Sedangkan menurut Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah dan Opetnawati, tidak hanya pembahasan aset saja yang harus dilakukan, tetapi juga batas wilayah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh juga harus ditetapkan.

"Untuk itu, Pansus harus mengutamakan musyawarah dalam mufakat dalam pembahasan aset Kabupaten Limapuluh Kota di wilayah administratif Pemerintah Kota Payakumbuh ini. Apalagi contohnya terkait kepastian tapal batas Kota Payakumbuh di perbatasan Batu Hampar," kata keduanya.

Terakhir, Wulan Denura menjelaskan bahwa Pansus harus mulai melakukan hearing dan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat guna mendapatkan dukungan dan motivasi. Hearing ini dimasukkan sebagai tahapan dalam melakukan pembahasan urusan aset dengan Pemkab Lima Puluh Kota. (#PariwaraDPRDPayakumbuh)

Penulis: Ade Suhendra | Editor: Khadijah