Pemerintah Saat Ini Tak Bentuk Daerah Otonomi Baru, Mendagri Sebut Terkendala Uang

Mendagri Tito
Mendagri Tito (net)

KLIKPOSITIF - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah hingga saat ini tidak pernah memutuskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Termasuk tentang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.

"Belum ada, karena pemekaran DOB itu problemnya keuangan," kata Tito di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, Sabtu (24/4/2021) dilansir dari Suara.com.

baca juga: Perdagangan Saham Garuda di Bursa Efek Dihentikan

Tito menjelaskan terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui pemerintah untuk menjadi DOB, mengingat situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19. "Memang pernah ada skenario 2019 akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi kita tidak menyangka ada pandemi COVID-19, sehingga membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target dan belanja kita naik," kata dia.

"Akibatnya terjadi devisit dengan gab di atas lima persen. Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan," Tito menambahkan.

baca juga: Pertamina Siap Operasikan 12 Storage BBM Baru

Menurut dia, pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi Covid-19 berakhir, namun tentunya bila pendapatan negara kembali stabil. Artinya, pendapatan negara lebih besar dan belanja juga surplus. "Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus maka kita akan lakukan DOB itu," kata dia.

Meski belum ada pemekaran DOB, Tito menilai pemekaran DOB bagus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan sebuah wilayah. Ia menyebut semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup. Walaupun begitu, Tito tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah karena semua itu tergantung situasi pandemi Covid-19 sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa.

"Kalau tidak ada uang, jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama," katanya.

baca juga: Junimart Girsang: Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum

Sebelumnya, pemerintah kabarnya akan mengesahkan delapan provinsi baru yang sudah diloloskan dalam pembahasan pada tahun 2013.

Lolosnya 8 provinsi baru ini, setelah adanya usulan 30 daerah otonomi baru. Di antaranya, Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepualauan Nias, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan

baca juga: Tunjang Target Produksi Migas, Menteri ESDM: Kita Perbaiki Iklim Investasi

Editor: Ramadhani