Bupati Pessel Minta Camat dan Wali Nagari Sampaikan Ini pada Masyarakat

Pembukaan rapat PPDB setingkat SMA/SMK tahun 2021 di Pessel
Pembukaan rapat PPDB setingkat SMA/SMK tahun 2021 di Pessel (istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Bupati Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar maminta camat dan wali nagari turut sosialisasi penetapan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun 2021.

Bupati Pessel , Rusma Yul Anwar berharap, PPDB dapat berjalan lancar sesuai mekanismenya, tanpa harus ada penolakan. Karena sistem penetapan zonasi PPDB sudah diatur pemerintah sebagaimana mestinya.

baca juga: Ibadah Haji Tahun Ini Batal, Pemerintah Fokus untuk Haji Tahun Depan

"Saya minta kepada Camat dan Wali Nagari untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang penerimaan siswa baru nanti," ungkapnya Rusma Yul Anwar saat membuka rapat PPDB tahun 2021, di Gedung PCC Painan, Senin 26 April 2021.

Sedangkan, untuk kepala cabang dinas pendidikan (Cabdin) Sumbar, Rusma Yul Anwar meminta Cabdin harus menyiapkan seluruh strategis dalam memudahkan akses penerimaan siswa baru.

baca juga: Anggota DPR RI Hermanto Salurkan Bantuan Pemerintah Bagi 58 Kelompok Tani Dan 200 KK Di Solsel

Tidak hanya soal sistem prosedur, namun juga soal biaya dan daya tampung sekolah . Untuk hal itu, sekolah harus bijak dalam bersosialisasi, dan bisa dipahami peserta PPDB dan wali murid.

"Kita tidak ingin Kepala Sekolah diserbu orang tua murid karena persoalan daya tampung sekolah , atau anak-anak kita yang tidak mampu dipermalukan karena tidak adanya biaya. Kita minta prosesnya dilakukan secara adil dan transparan," terangnya.

baca juga: UIN Imam Bonjol Juara Umum Pekan Kreativitas Mahasiswa 2021

Kesempatan itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 7 Pesisir Selatan, Mahyan mengakui, pada PPDB 2021 ada perubahan zonasi dari pemerintah.

Perbedaan itu, diantaranya diatur dari sisi radius atau jarak peserta didik dengan sekolah . "Kalau dulu berbasis radius atau jarak peserta didik dengan sekolah , maka saat ini berbasis wilayah seperti desa, nagari atau kelurahan," jelasnya.

baca juga: Seleksi Tahap Kedua, Bima Sakti Uji Kemampuan 40 Pemain Untuk Timnas U-16

Menurut Mahyan, perubahan ini telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur berdasarkan evaluasi PPDB Tahun 2020. "Sehingga diharapkan untuk Pesisir Selatan tidak ada lagi alasan tidak bersekolah karena alasan tertentu," tutupnya.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Eko Fajri