Wagub Sumbar Minta Kabupaten Dukung Petani Sawit Mendapatkan Sertifikat Lahan

Lahan sawit
Lahan sawit (Istimewa)

PASAMAN, KLIKPOSITIF - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy meminta pemerintah daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit mendorong dan membantu petani dan perusahaan memperoleh sertifikat lahan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Persyaratan memang banyak untuk mendapatkan ISPO sehingga semua harus saling mendukung termasuk pemerintah daerahnya," kata Audy Joinaldy disampaikan dalam kegiatan Safari Ramadan di Pasaman, Rabu malam (28/4/2021).

baca juga: Kampung Bahari Nusantara Sungai Pisang Diyakini Masyarakat Bahari

Audy menegaskan, agar seluruh Kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit , seperti Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan membantu mendorong petani kelapa sawit mendapatkan ISPO.

Wagub menjelaskan, sebelumnya pemprov Sumbar dua tahun belakangan mendapatkan bantuan 600 miliar dari pusat, karena banyak lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat, sehingga dana tersebut harus dikembalikan.

baca juga: Penyediaan Rumah Layak Huni di Sumbar Belum Optimal

Padahal Pemerintah menargetkan akan melakukan replanting kebun sawit mencapai 2,49 juta hektar selama periode 2017-2021. Untuk menjalankan program replanting tersebut, pemerintah menunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna membantu petani dengan dana hibah senilai Rp25 juta perhektar.

"Syaratnya adanya bukti kepemilikan lahan pertanian harusnya ada sertifikatnya. Jadi kami imbau seluruh Bupati yang memang disasar yang memang ingin dorong, supaya betul betul bisa tersalurkan," sebutnya.

baca juga: Wagub Sumbar: Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru Aktif Datangi Pemilik

Wagub Sumbar mengungkapkan, bahwa pemprov Sumbar sudah pernah mengadakan pertemuan dengan dinas pertanian provinsi Sumbar dengan mengundang berbagai dinas kabupaten yang disasar realisasi program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR).

"Program PSR untuk masyarakat sebenarnya ini peluang karena gratis dari pemerintah," ujarnya.

baca juga: Wagub Sumbar Minta Pembebasan Lahan Tol Padang Pariaman Segera Dituntaskan

Selain itu, Audy juga menyampaikan permasalahan bagi petani kelapa sawit yaitu kekurangan benih yang bersertifikat baik. Hingga saat ini peredaran benih (kecambah) sawit palsu atau tanpa sertifikat sumber benih masih beredar di masyarakat. Padahal, penggunaan benih tidak bermutu dapat mengakibatkan kerugian biaya, waktu, tenaga, produksi bahkan pendapatan pekebun.

"Kami tegaskan kecambah atau benih sawit bermutu pastilah disertai dengan sertifikat dari sumber benih. Hal ini penting diketahui masyarakat khususnya petani pekebun agar tidak mudah terkecoh dengan penawaran harga benih sawit murah," ungkapnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir