Ombudsman Sumbar Awasi Penegakan Hukum Prokes Agar Tidak Terjadi Maladministrasi

Penegakan protokol kesehatan di Sumbar
Penegakan protokol kesehatan di Sumbar (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menurunkan Tim Pengawas Operasi Yustisi Pelanggar Protokol Kesehatan Perda Sumbar 6/2020 pada saat libur lebaran.

Hal tersebut dikarenakan intensifnya kegiatan dari aparat penegakan hukum dalam menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker di Sumatera Barat, yang seiring juga dengan meningkatnya kasus Covid19 di Provinsi ini.

baca juga: Bupati Pessel Minta Seluruh OPD Segera Tuntaskan Proses Seluruh Pelaksanaan Kegiatan 2021

" Ombudsman akan memantau pelaksanaannya yang dimungkinkan berpotensi terjadi maladministrasi di lapangan," ujar Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat.

Saat lebaran ini, bukan lagi pada tahapan sosialisasi namun sudah pada tahapan penegakan hukum terhadap peraturan daerah di Sumatera Barat.

baca juga: Tahun Ajaran Baru Siswa Di Solsel Dapat Seragam Gratis

Ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker berupa penjara paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun apabila pelanggar tersebut telah mendapatkan sanksi administratif lebih dari 1 kali.

"Pemberian teguran tertulis, dan denda administratif seperti kerja sosial kepada pelanggar, dan penyetoran denda ke kas Umum daerah butuh pengawasan para pihak agar tidak terjadi maladministrasi yang merupakan pintu masuk tindakan korupsi," kata Yefri.

baca juga: Pemko Padang Bentuk Tim Satu Data

Khususnya dengan keberadaan aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Data Pelanggaran Perda) Provinsi Sumatera Barat, Ombudsman menghimbau agar pembaharuan data hendaknya dilakukan secara rutin kepada masyarakat melalui media sosial atau sarana lainnya. Sayangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda/ pelaporan pelanggaran perda yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan belum berjalan secara optimal.

"Kerawanan adanya potensi maladministrasi seperti penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, perbuatan tidak patut dan sebagainya oleh petugas sangat mungkin terjadi di lapangan," ujar Yefri.

baca juga: Dinas Pertanahan Kota Padang Akan Data Ulang Aset Pemko

Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Barat Nomor: 08/Ed/GSB -2021, perjalanan lintas kabupaten/kota di dalam Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jumlah penumpang kendaraan, dari daerah zona merah dan zona oranye hanya boleh paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat duduk, untuk daerah zona kuning dapat mengisi tempat duduk paling banyak 70%, dan dari daerah hijau dapat mengisi tempat duduk sesuai jumlah kapasitas yang ada.

Yunesa Rahman, Kepala Keasistenan Pencegahan, menambahkan bahwa prokes di tempat wisata juga harus menjadi perhatian khusus dan serius oleh pemerintah, seperti memastikan pembatasan pengunjung 50 persen. Melakukan pembersihan dan disinfeksi, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu, wajib masker, pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter, dan mencegah kerumunan orang.

Bahkan menurut surat edaran Gubernur, penutupan objek wisata harus dilakukan untuk daerah-daerah dengan zona merah dan oranye.

Editor: Joni Abdul Kasir