KLHK: Perusahaan Pakan Ikan Harus Ikut Bertanggung Jawab Pulihkan Danau Maninjau

Kematian ikan Danau Maninjau
Kematian ikan Danau Maninjau (Istimewa)

MANINJAU, KLIKPOSITIF - Merusak Danau Maninjau sudah berlangsung lama, namun hingga hari ini belum ada solusi kongkrit untuk penyelamatan danau. Kerusakan danau diduga kelebihan kapasitas keramba apung, sehingga pemerintah berencana akan mengurangi jumlah keramba.

Beberapa hari belakangan ikan di keramba apung mati dalam jumlah banyak. Bahkan di ikan mati di beberapa nagari di Maninjau, akibat ikan mengapung di danau dan berbau busuk. Kondisi itu membuat sebagian warga protes, sebab pemilik ketamba tidak mengubur ikan-ikan yang mati.

baca juga: Solusi Penyelamatan Danau Maninjau Menurut Menteri KKP: Keramba Nelayan Dipindahkan ke Darat

Lalu siapa yang harus bertanggung jawab untuk memulihkan danau yang rusak?.

Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar mengatakan, perusahaan pakan ikan harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan Danau Maninjau .

baca juga: Menteri KP Tidak Setuju Dilakukan Pengurangan KJA di Danau Maninjau, Ini Solusi yang Ditawarkan

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan itu bertema Singkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Persampahan di Convention Hall Bukit Lampu Padang, 19 April 2021 lalu.

"Kerusakan Danau Maninjau harus dilakukan penelitian mendalam. Kemudian perusahaan pakan harus bertanggung jawab dan terlibat memulihkan danau. Pakan mereka yang masuk ke danau, Kita ajak mereka untuk cari solusi, jangan hanya ambil untuk dari jual pakan saja," ungkapnya.

baca juga: Kunker ke Sumbar, Menteri KKP Kunjungi Pelabuhan Bungus Hingga Danau Maninjau

Apalagi, lanjutnya, sesuai peraturan, perusahaan wajib mengurangi 30 persen sampah dari produk mereka dalam kurun 10 tahun. Hal itu sesuai Permen Nomor 75 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah mengurangi volume sampah di Indonesia. Peraturan ini mengatur tanggung jawab produsen atas produknya, mulai dari perencanaan pengurangan sampah, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

"Setiap industri bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan produknya. Pemulihan Danau Maninjau juga harus melakukan pendekatan ini, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa mengajak produsen pakan ikan untuk duduk bersama," ujarnya.

baca juga: Gubernur dan Kapolda Sumbar Temui Menteri LHK, Sampaikan Kerusakan Hutan Akibat Pembalakan Liar

Menurut Novrizal, puluhan tahun keberadaan keramba apung, selama itu pula terjadi penumpukan limbah pakan di dasar danau.

"Sekarang apa bentuk tanggung jawab perusahaan pakan ikan, mereka harus dilibatkan dalam pemulihan danau," tukasnya.

Sementara itu salah Iwan (40) seorang pemilik keramba jaring apung di Maninjau mengungkapkan, setiap hari menghabiskan lebih dari 50 kilogram pelet untuk 15 petak keramba miliknya. Ia mengukapkan, 50 kilogram tersebut baru untuk partai kecil, beda lagi dengan perorangan yang memiliki hingga ratusan petak keramba.

"Pelet dibeli di toko-toko penyedia sekitar danau. Mereka kabar diposok dari Medan. Kalau perusahaan saya kurang tahu," ujarnya.

Sebelumnya,Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, saat ini jumlah keramba ikan di Danau Maninjau sekitar 12 ribu. Jumlah ini sudah jauh berkurang. Sebelumnya jumlah keramba ikan di Danau Maninjau mencapai 17 ribu.

Mahyeldi menyebut pemerintah daerah terus berupaya mengurangi jumlah keramba di Danau Maninjau supaya kualitas air kembali membaik.(*)

Editor: Joni Abdul Kasir