KKIPP Resmi Dilaunching ACT di Padang; Satukan Gerakan, Bersama Bebaskan Palestina

KKIPP diluncurkan di seluruh Provinsi Indonesia terkhusus Kota Padang pada Kamis, 27 Mei 2021.
KKIPP diluncurkan di seluruh Provinsi Indonesia terkhusus Kota Padang pada Kamis, 27 Mei 2021. (Ist)

KLIKPOSITIF -Palestina telah terbelenggu krisis kemanusian selama berpuluh-puluh tahun sejak Israel datang dan menjajah. Mulai dari permasalahan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal mencekik warga Palestina setiap hari.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, baik oleh dunia internasional maupun oleh bangsa Indonesia yang secara konstitusi menentang penjajahan. Atas dasar ini, Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina (KKIPP) dibentuk, bertempat di Jakarta.

baca juga: Terdampak Pandemi Covid-19, ACT Padang Santuni Ponpes di Pinggiran Kota Padang

KKIPP diluncurkan di seluruh Provinsi Indonesia terkhusus Kota Padang pada Kamis, 27 Mei 2021. KKIPP berpandangan, pelanggaran dan penghinaan atas nilai-nilai kemanusiaan di Palestina harus segera dihentikan demi perdamaian dunia.

KKIPP menjadi gerakan civil society global berbasis spirit kemanusiaan untuk membebaskan Palestina dari segala bentuk penjajahan demi terwujudnya peradaban dunia yang lebih baik

baca juga: ACT Implementasi Qurban ke Payakumbuh dan Lima Puluh Kota yang Minim Qurban

Dihadiri dan di deklarasikan oleh Perwailan MUI Padang, Drs. H. Johardi Dt. Bandaro Putiah, MA pada Peluncuran KKIPP. KKIPP Menjadi gerakan civil society global berbasis spirit kemanusiaan untuk membebaskan Palestina dari segala bentuk penjajahan demi terwujudnya peradaban dunia yang lebih baik.

Melalui KKIPP, berbagai elemen umat disatukan. Mulai dari tokoh masyarakat, ulama, komunitas, entitas pemerintah, hingga berbagai lembaga swadaya masyarakat, bergerak untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina dan membebaskan mereka dari belenggu rentetan masalah kemanusian.

baca juga: ACT Bantu UMKM Indonesia Bangkit Saat Pandemi, Gubernur Sumbar: UMKM Memang Butuh Dukungan

Ketua KKIPP Padang, Aan Saputra menegaskan, tragedi kemanusiaan yang menimpa Palestina, terutama yang terjadi pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan sungguh tidak manusiawi. Jika tragedi kemanusian ini terus berlanjut, menurut Aan Saputra, bukan tidak mungkin peradaban di Palestina akan hilang.

"Selama 73 tahun Palestina dijajah, tidak ada langkah tegas dan konkret yang dilakukan otoritas politik dunia maupun pemangku kepentingan dunia untuk menyelesaikan permasalahan di Palestina. Maka dari itu, perlu masyarakat sipil dunia untuk menyudahi penjajahan ini," ujar Aan Saputra.

baca juga: Dukung Kemerdekaan Palestina, ACT Deklarasikan KKIPP Solok

Saat ini, lanjut Aan Saputra, hampir dua per tiga dunia tengah melakukan demonstrasi menunjukkan pembelaan kepada Palestina. Ini merupakan modal besar yang jika dikelola dengan baik akan mengenyahkan penjajahan atas Palestina.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dewan Penasehat KKIPP Sumbar, Zeng Wellf menerangkan bahwa KKIPP merupakan wadah perjuangan bagi berbagai elemen masyarakat dan beragam entitas untuk memperjuangkan kebebasan Palestina dengan langkah-langkah yang sistematis dan terorganisir.

"KKIPP bertekad mengajak seluruh kekuatan masyarakat, komunitas, NGO, dan yang lainnya baik di dalam maupun di global, mari kita wujudkan kemerdekaan Palestina," pungkas Zeng Wellf.

Dewan Penasehat KKIPP Sumbar, Zeng Wellf menyatakan KKIPP akan melakukan aksi dalam berbagai bidang untuk menyejahterakan warga Palestina, sekaligus membebaskan mereka dari jeratan Zionis Israel. Aksi ekonomi, medis, pendidikan, hingga diplomasi, menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang diagendakan.

"Bersama-sama, kita akan mengorganisir dan mengelola setiap kekuatan elemen civil society untuk membebaskan rakyat Palestina dari kelaparan, memastikan mereka mendapat pelayanan kesehatan baik yang bersifat darurat maupun reguler, memastikan mereka dan keluarganya mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak, serta juga memastikan bahwa kemerdekaan rakyat Palestina bisa diwujudkan secara de facto dan de jure," tegas Zeng Wellf.

Editor: Khadijah