Ini Langkah Ombudsman Penuhi Standar Komponen Pelayanan Publik di Pasbar

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Rahmadian Novert
Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Rahmadian Novert (Istimewa)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) penuhi kebutuhan pelayanan bagi penyelenggara publik di Pasaman Barat.

Pemenuhan tersebut dengan cara melakukan pembinaan sekaligus pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pemenuhan komponen-komponen standar pelayanan publik di daerah itu.

baca juga: Ini Upaya Pemerintah Pariaman untuk Capai 100 Persen Target Vaksinasi Dosis Pertama

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Rahmadian Novert menjelaskan pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan.

Hal itu dijelaskannya saat melakukan pertemuan dengan para OPD di Pasaman Barat, pada Jumat (28/5/2021) di ruang Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

baca juga: Dewas Tolak RKP 2022 Direksi PDAM Pessel, Ini Alasannya

Menurutnya pemenuhan kebutuhan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Hari ini kita melakukan kegiatan pendampingan pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat. Bukan saja OPD yang akan menjadi objek penilaian kepatuhan, namun seluruh yang memiliki pelayanan publik," katanya.

baca juga: Lantik 133 Pejabat, Ini Harapan Walikota Pariaman

Ia juga mengungkapkan di tahun 2021 ini pihaknya akan berkunjung di seluruh kabupaten/ kota dan 3 puskesmas untuk melihat bagaimana pelayan publik di tempat - tempat yang akan dikunjungi.

" Ombudsman nantinya akan menilai pelayanan publik dengan tiga kategori yaitu merah, kuning dan hijau. Untuk itu pelayan publik harus memenuhi komponen - komponen dalam penilaian nanti nya," pintanya.

baca juga: Pariaman Terpilih Sebagai Salah Satu Kota Smart City

Sementara itu Kabag Organisasi Setda Pasaman Barat Lenggo Apriyanti menyebutkan akan memfasilitasi pendampingan kepada seluruh OPD dalam penyelenggara pelayanan publik.

"Pendampingan itubuntuk memenuhi semua komponen komponen standar pelayanan yang ada dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009," sebutnya.

Kemudian kata dia, penilaian akan diverifikasi untuk melihat apakah Pasaman Barat patuh terhadap komponen - komponen standar pada pelayanan publik tersebut.

"Di tahun 2018 lalu Pasaman Barat berada di kategori zona hijau dengan nilai 98,88 dan di tahun ini kita dinilai kembali," katanya.

Untuk itu ia berharap Pasaman Barat bisa kembali mempertahankan nilai tersebut dengan hasil yang memuaskan. Meski ada perbedaan produk layanan yang akan dinilai dari tahun sebelumnya.

"Tahun ini penilaian dilakukan dengan komponen standar pelayanan, namun pada prinsipnya sama saja," tutup Lenggo Apriyanti.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Eko Fajri