Kasus Covid-19 Meningkat, BPK Harus Jadi Penuntun Bagi Pelaksana Anggaran

Petugas kesehatan melakukan pengambilan sampel tes swab
Petugas kesehatan melakukan pengambilan sampel tes swab (Rmd)

KLIKPOSITIF - Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa berharap Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) bisa menjadi total solution untuk memberikan jaminan pelaksanaan anggaran kepada para pemangku kebijakan di daerah. Sebab baru-baru ini, lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi pada sejumlah daerah seperti Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

"Kita tidak pernah menduga bencana (lonjakan kasus) ini bisa terjadi. BPK ini bagaimana mitigasi risiko untuk bencana, karena setiap saat situasi dan kondisinya kita tidak bisa prediksi. Apakah di tingkat pusat ataupun di daerah sudah dipersiapkan payung hukumnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang bisa memproteksi (anggaran)," kata Musthofa saat rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

baca juga: Banyak Faktor Pengaruhi Pemulihan Ekonomi Global, Menkeu: Salah Satunya Vaksinasi dan Dukungan Fiskal

Faktanya, Politisi PDI-Perjuangan mengungkapkan, setiap terjadinya bencana, biasanya yang terjadi saling menyalahkan dan penyalahgunaan. Terkadang anggaran yang sifatnya untuk bantuan, malah terjadi kekeliruan. Maka dirinya berharap, BPK dapat bertindak sebagai pengawas, edukator dan penuntun bagi pelaksana anggaran baik di Kementerian/Lembaga, Pemprov, hingga Pemda.

"Sehingga tidak ada ketakutan, ketika mengambil sikap dan keputusan terutama dalam situasi Covid-19 ini. Ada daerah-daerah yang merah, bahkan menuju hitam. Mungkin kepala daerahnya sudah kebingungan karena keterbatasan anggaran , karena overload pertambahan kasus, mau ambil keputusan juga tidak punya anggaran ," ungkap Legislator dapil Kudus, Demak, Jepara tersebut.

baca juga: Gebyar Vaksin, Cara Kota Solok Wujudkan Herd Immunity

Perlu diketahui, BPK mengemban tugas dan fungsi dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif melaporkan adanya peningkatan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD serta pertanggungjawaban keuangan badan lainnya. Khususnya, laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami peningkatan opini WTP dari 76 persen pada 2017 menjadi 89 persen pada tahun 2017.

baca juga: Kemenperin: Produk Olahan Singkong, Panganan dan Camilan Premium Digemari di Banyak Negara Eropa dan Amerika

"Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN maupun APBD dan keuangan lembaga atau badan lainnya mengalami peningkatan secara kualitas," ucap Sekjen BPK .

Berdasarkan cakupan pemeriksaan BPK , terjadi peningkatan capaian dalam konteks jumlah aset, pendapatan dan belanja. BPK memaparkan capaian kinerja pemeriksaan terhadap temuan-temuan yang telah dilaporkan. Ada 70.499 temuan dengan 106.842 permasalahan senilai Rp166,23 triliun yang dilaporkan pada ikhtisar hasil pemeriksaan semester.

baca juga: Ini Syarat Rumah Subsidi Hingga Dokumen Pendukung yang Perlu Anda Tahu

"Hasil pemeriksaan terhadap temuan-temuan tersebut meliputi permasalahan sistem pengendalian intern sebesar 40 persen, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan sebesar 45 persen, dan permasalahan ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar 15 persen," pungkasnya.

Editor: Eko Fajri