Ikuti Evaluasi Kota Layak Anak, Ini Kata Genius Umar

Genius Umar
Genius Umar (Media Centre Pariaman)

PARIAMAN , KLIKPOSITIF - Walikota Pariaman , Genius Umar mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak Tingkat Nasional untuk Kota Pariaman Tahun 2021 di ruang rapat Balaikota Pariaman , Senin (14/6/2021).

Usai rapat Genius Umar menjelaskan, Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

baca juga: Wali Kota Pariaman : Saya Tidak Mau Dengar Kepala OPD Mengatakan Tidak Ada Anggaran

"Untuk memenuhi kebijakan, program dan kegiatan dalam menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak tersebut, kita bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari DPRD, instansi vertical, Polres, Kejaksaan, OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, BUMN/BUMD, Swasta, Perbankan, LKAAM dan lain sebagainya, membuat komitmen dalam pemenuhan hak anak di Kota Pariaman ," ujar Walikota Pariaman , Genius Umar, Senin 14 Juni 2021.

Genius mengatakan, keberhasilan Program KLA di Kota Pariaman telah terbukti dengan Mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak Strata Madya sebanyak 6 Kali, sejak tahun 2016.

baca juga: Antisipasi Pengangguran, Desa di Pariaman Beri Pelatihan Pada Puluhan Warga

Genius Umar juga menjelaskan bahwa Kota Pariaman sudah mempunyai Pusat Informasi Layak Anak (PISA), kemudian kita juga sudah mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang Tersertifikasi Kementerian PPPA Tahun 2019 lalu, yaitu RBRA yang berada di Pantai Cermin.

"Kami juga banyak membuat kebijakan yang berpihak dan memperhatikan hak-hak anak, mulai dari Peraturan Walikota (Perwako) sampai Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung untuk itu, serta ditunjang juga dengan penyertaan anggaran dalam APBD, tentu hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya DPRD Kota Pariaman sebagai lembaga legislasi dan penganggaran," jelasnya.

baca juga: Pembangunan GSG Pariaman Baru 30 Persen, Pemda Cari Dana Rp14 Miliar lagi ke Pemerintah Pusat

Penulis: Rehasa | Editor: Eko Fajri